Liputanborneo.com, Samarinda – Meskipun menjadi provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan pada akhir 2023 dengan angka 78,2, Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi ketimpangan pembangunan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa IPM yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan merata. Wilayah seperti Mahakam Ulu mencatatkan IPM terendah sebesar 69,59, sementara Samarinda berada di puncak dengan 82,32. Perbedaan signifikan ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani dengan serius.
“Tingginya IPM Kaltim perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan manusia di seluruh wilayah Kaltim,” tegasnya. Ia menilai bahwa kesenjangan ini dapat berakibat pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih parah jika tidak segera diatasi.
Sementara itu, Hasanuddin juga mengkritisi fakta bahwa tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Tingginya PDRB atau PDRB per kapita Kaltim tidak terkorelasi dengan rendahnya tingkat kemiskinan,” katanya.
Data menunjukkan bahwa pada 2022, PDRB Kaltim menjadi yang tertinggi di Kalimantan dan kedua secara nasional setelah DKI Jakarta, tetapi tingkat kemiskinan justru mencapai 6,11 persen pada 2023.
Kemiskinan ekstrem juga masih menjadi tantangan besar dengan angka 1,55 persen pada tahun 2022.Program pembangunan yang belum efektif, menurut Hasanuddin, menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penurunan kemiskinan.
“Diperlukan upaya memperkuat produktivitas masyarakat dan meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan,” ujarnya, menggarisbawahi perlunya perubahan pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di provinsi ini.
Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa kewenangan DPRD dalam mengawal perencanaan pembangunan masih sangat terbatas. “Sebaiknya DPRD diberi otoritas lebih untuk melihat perkembangan usulan ini melalui SIPD, agar tidak hanya menjadi administrasi semata,” jelasnya.
Dari 724 surat usulan kegiatan yang diajukan, sebagian besar belum dapat diverifikasi secara optimal oleh DPRD, menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas implementasi program.
Hasanuddin berharap pemerintah provinsi dapat lebih serius dalam memperhatikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029.
“Keseimbangan pembangunan harus mengacu pada indikator yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan hidup,” pungkasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan demi terciptanya pembangunan yang inklusif. Menurut Hasanuddin, keberhasilan pembangunan yang merata di Kaltim adalah tanggung jawab bersama yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. (Adv DPRD Kaltim/Adl).
Penulis : Dion
