Liputanborneo.com, Samarinda – Persoalan distribusi air bersih dan sistem drainase yang buruk di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis.
Dalam reses yang digelar pada Kamis, 8 November 2024, Ananda menyatakan keprihatinannya terhadap tantangan yang dihadapi warga dalam mendapatkan akses air bersih dan upaya mengatasi banjir akibat drainase yang belum optimal.
Dirinya menjelaskan bahwa meski produksi air bersih di Samarinda telah mencukupi, distribusi air belum merata ke semua wilayah. Ia mencontohkan bahwa masih banyak daerah yang belum mendapatkan suplai air bersih karena pipa sekunder belum terpasang secara maksimal meskipun pipa induk telah tersedia.
“Setiap kali reses, keluhan terkait sambungan air bersih selalu muncul. Pipa induk memang sudah dipasang, namun distribusi melalui pipa sekunder belum menjangkau banyak wilayah,” ujarnya. Hal ini, menurut Ananda, menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi air.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah buruknya kondisi drainase di sejumlah kawasan. Ketika musim hujan tiba, banyak daerah di Samarinda rawan banjir karena sistem drainase yang tidak memadai. Ia menyoroti perlunya perbaikan besar-besaran di beberapa area, termasuk pembangunan dan penurapan saluran sepanjang 800 meter.
“Perbaikan drainase sangat mendesak, terutama di area-area yang memerlukan penurapan saluran sepanjang 800 meter,” imbuhnya.
Menurut Ananda, pembenahan distribusi air dan drainase bukan hanya persoalan teknis melainkan juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia menyadari bahwa proses ini memerlukan anggaran besar dan waktu yang cukup lama, sehingga harus dihadapi dengan perencanaan yang matang dan berkesinambungan.
“Perbaikan ini tidak bisa instan, namun harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar warga mendapat akses yang layak untuk kebutuhan dasar mereka,” tutupnya.
Ananda menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak warga Samarinda dan memastikan agar perbaikan infrastruktur dasar ini menjadi prioritas pemerintah daerah. (Adv DPRD Kaltim/Adl)
Penulis : Dion
