Liputanborneo.com, Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan hanya berfokus pada penciptaan infrastruktur megah dan pemerintahan yang efisien, tetapi juga harus memperhitungkan sektor-sektor pendukung lainnya yang tidak kalah penting, salah satunya adalah sektor pangan. Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri, mengingatkan bahwa keberlanjutan pembangunan di IKN akan sangat bergantung pada kestabilan ketersediaan pangan di kawasan penyangganya.
Menurut Sarkowi, sektor pangan yang mandiri harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kaltim. Meskipun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur merupakan bagian dari kemajuan IKN, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih dapat mengancam kestabilan tersebut.
“Kami harus memastikan bahwa Kaltim memiliki sektor pangan yang mandiri dan tidak tergantung pada pasokan eksternal. Kota-kota penyangga IKN harus dilibatkan lebih aktif dalam pengembangan sektor ini, agar kebutuhan pangan bisa dipenuhi secara lokal dan berkelanjutan,” jelas Sarkowi dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan IKN sebagai pusat pemerintahan baru di Indonesia akan membawa dampak besar terhadap dinamika sektor pangan di Kaltim, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun pengembangan sektor pertanian lokal. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah serta otoritas IKN sangat diperlukan.
“Pemerintah Provinsi Kaltim perlu bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempersiapkan cadangan pangan yang cukup dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal. Setiap daerah di Kaltim memiliki potensi pertanian yang luar biasa, namun masih banyak yang belum digali sepenuhnya,” imbuh Sarkowi.
Dengan memaksimalkan potensi lokal dan mengoptimalkan peran kota-kota penyangga, diharapkan dapat terwujud hubungan simbiotik yang menguntungkan antara IKN dan wilayah sekitarnya. “Hal ini akan memastikan ketahanan pangan yang tidak hanya mendukung IKN, tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh masyarakat di Kaltim,” tutupnya. (Adv DPRD Kaltim/Adl)
