Liputanborneo.com, Samarinda – Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) kembali memicu diskusi hangat di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyuarakan keprihatinannya dan meminta agar kebijakan ini dikaji ulang secara mendalam.
“Pendidikan di Indonesia tidak seragam. Infrastruktur, kualitas pengajaran, dan akses pendidikan di daerah terpencil masih jauh dari memadai. UN, meskipun tidak sempurna, setidaknya memberikan standar nasional yang dapat dijadikan tolok ukur,” ungkapnya.
Darlis menyoroti bahwa penghapusan UN harus diiringi dengan sistem alternatif yang mampu menjamin pemerataan pendidikan dan evaluasi kompetensi siswa secara adil.
Tanpa solusi konkret, ia khawatir kebijakan ini malah memperburuk ketimpangan yang sudah ada.Ia menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan sebagai fokus utama pemerintah. “Jika kebijakan ini diterapkan tanpa persiapan matang, dampaknya tidak hanya pada siswa, tetapi juga pada integrasi sistem pendidikan nasional,” katanya.
Sebagai penutup, Darlis meminta pemerintah untuk mengutamakan dialog dengan para ahli, pendidik, dan masyarakat sebelum mengambil keputusan besar yang akan berdampak pada masa depan generasi muda. “Pendidikan harus menjadi alat pemerataan, bukan sumber ketidakadilan,” pungkasnya. (Adv DPRD Kaltim/Adl).
