Liputanborneo.com, Samarinda – Proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) masa jabatan 2024-2029 kini memasuki tahap krusial. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembentukan AKD adalah langkah awal yang sangat penting. Kami berharap, setelah pembentukan ini, DPRD Kaltim bisa bekerja sama secara maksimal dengan pemerintah daerah untuk menciptakan Kaltim yang lebih maju, sejahtera, dan inklusif,” ujar Hamas, yang juga Ketua Partai Golkar Kaltim, dalam wawancara eksklusif dengan media.
Hamas menyatakan, dengan AKD yang efektif dan solid, DPRD Kaltim dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kolaborasi erat antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat langsung berdampak positif bagi masyarakat Kaltim. “DPRD Kaltim harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. Kami ingin memastikan semua kebijakan yang diambil, dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat memberikan manfaat langsung bagi rakyat Kaltim,” ujar Hamas dengan semangat.
Sebagai pemimpin DPRD, Hamas menegaskan bahwa profesionalisme dan transparansi akan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pemerintahan dan pengambilan keputusan. Ia berharap setiap komisi dan badan dalam AKD bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan yang ketat. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Setiap kebijakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan dan diawasi dengan baik, agar masyarakat Kaltim dapat merasakan dampaknya secara langsung,” tambah Hamas.
Lebih lanjut, Hamas juga mengungkapkan bahwa peran DPRD Kaltim bukan hanya sekadar mengawasi, tetapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi akan menjadi fokus utama. “DPRD akan memastikan kebijakan pembangunan yang diambil tidak hanya meningkatkan infrastruktur, tetapi juga memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kami ingin menjadikan Kaltim tempat yang lebih baik bagi semua,” tegasnya.
Melalui pembentukan AKD yang tepat dan efektif, Hamas optimis DPRD Kaltim dapat menjalankan perannya dengan lebih baik dalam mendorong kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, Kaltim bisa melangkah lebih cepat menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. “Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat Kaltim. DPRD Kaltim siap menjadi mitra sejati pemerintah daerah dalam mewujudkan semua program pembangunan,” pungkas Hamas. (Adv DPRD Kaltim/Adel).
