Liputanborneo.com, Samarinda — Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Andi Satya Adi Saputra, anggota DPRD Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa masih banyak warga yang salah paham mengenai kewenangan anggota dewan. Masyarakat sering kali menganggap bahwa dewan memiliki wewenang untuk menangani persoalan teknis, seperti pemasangan tiang listrik. Padahal, tugas legislatif lebih berfokus pada penyusunan kebijakan dan pengawasan pemerintah.
“Ketika reses, saya sering mendengar warga berharap kami langsung bisa mengeluarkan kebijakan atau keputusan untuk menyelesaikan masalah teknis seperti itu. Padahal, tugas utama kami adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan melaksanakan pembangunan,” ungkap Andi Satya.
Ia menjelaskan bahwa fungsi utama anggota legislatif meliputi advokasi melalui pembuatan regulasi, penganggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan teknis di lapangan sepenuhnya berada di bawah kewenangan eksekutif, seperti wali kota atau gubernur.
“Contohnya, terkait tiang listrik. Jika saya menjabat sebagai kepala daerah, mungkin solusinya bisa langsung dieksekusi. Namun, sebagai legislator, peran kami adalah mendesak dan memastikan pemerintah daerah bertindak cepat,” kata politisi Partai Golkar ini.
Andi Satya juga menekankan pentingnya edukasi publik tentang peran dan batasan kewenangan anggota dewan. Ia berharap masyarakat semakin memahami bahwa tugas legislatif adalah memperjuangkan aspirasi dan mengawasi pelaksanaannya, sementara keputusan teknis tetap menjadi domain pemerintah eksekutif.
“Kami berkomitmen untuk terus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Namun, penyelesaian teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab eksekutif. Harapan kami, masyarakat dapat lebih memahami peran legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan,” tutupnya.
Penulis : Reihan Noor