Liputanborneo.com, SAMARINDA – Rencana penutupan alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam I Samarinda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menimbulkan kontroversi di kalangan insan maritim dan masyarakat umum. Pertemuan lintas instansi yang membahas desakan ini berlangsung di Balikpapan pada Rabu (19/2/2025) dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Komisi II DPRD Kaltim menilai penutupan alur pelayaran ini sebagai langkah penting untuk menjaga keselamatan, mengingat dua fender jembatan telah hancur. Namun, Direktur KPLP Jon Kenedi menegaskan bahwa penutupan alur pelayaran dapat berdampak negatif pada ekonomi lokal.
“Kalau ditutup akan menimbulkan masalah lain yg lebih berdampak besar. Hal ini akan kami bahas lagi bersama DPRD Kaltim,” katanya.
Sebagai solusi alternatif, Jon Kenedi mengusulkan agar pihaknya menyediakan kapal pandu dengan daya mesin yang lebih besar dan mengeluarkan imbauan kepada pemilik kapal untuk mengurangi volume muatan.
“Kami berharap, penutupan (alur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam) tidak dilakukan. Kami juga akan lakukan investigasi dan verifikasi untuk mencegah kejadian serupa berulang,” tegasnya.
Insiden terbaru yang melibatkan Tongkang Indo Sukses 28 menambah daftar panjang kecelakaan di jembatan ini, yang telah tertabrak sebanyak 22 kali sejak dibangun pada 1983. Jon Kenedi menyatakan bahwa investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pandu dan perusahaan terkait daya kapak serta volume muatan yang dibawa.
“Informasinya segala kerugian akan ditanggung asuransi. Kami tentu berharap masalah ini cepat selesai agar tidak ada kendala berkepanjangan bagi semua pihak,” pungkasnya.
Dengan adanya desakan untuk penutupan alur pelayaran, diharapkan semua pihak dapat menemukan solusi yang tepat untuk menjaga keselamatan tanpa mengorbankan perekonomian masyarakat. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
