Liputanborneo.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menganggarkan dana sebesar Rp24 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung program normalisasi sungai di Kota Samarinda, sebagai upaya serius menanggulangi banjir yang kerap melanda ibu kota provinsi tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa anggaran ini merupakan bagian dari strategi penanganan banjir secara menyeluruh.
“Anggaran ini merupakan bagian dari upaya komprehensif Pemprov Kaltim dalam menanggulangi persoalan banjir yang kerap melanda ibu kota provinsi ini,” jelasnya, Selasa (9/6/2025).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat merespons tuntutan dari Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Firnanda mengakui bahwa banjir di Samarinda merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak bisa diatasi dengan solusi instan. Ia memaparkan bahwa penanganan melibatkan tiga pihak, yaitu Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan dari Kementerian PUPR.
“Secara langsung, kami sudah menandatangani perjanjian antara pemerintah provinsi dengan BWS dan pemerintah kota,” ujarnya.
Dalam perjanjian tersebut, Pemkot Samarinda bertanggung jawab atas penanganan sosial seperti relokasi permukiman, Pemprov menangani pekerjaan fisik normalisasi, dan BWS bertugas melanjutkan pembangunan turap setelahnya.
“Ini sudah berjalan, hanya saja tinggal beberapa titik yang belum selesai masalah sosialnya. Ini yang sedang kita kejar,” tambah Firnanda.
Ia menyebut bahwa selain Sungai Karang Mumus, kawasan seperti Benanga dan Karang Asam Kecil juga menjadi fokus penanganan karena turut memicu banjir di sejumlah kawasan padat penduduk, termasuk Jalan Juanda.
Firnanda juga menyoroti kontribusi buruknya drainase dan pembukaan lahan di kawasan hulu sebagai penyebab tambahan banjir.
Meski tantangan masih ada, ia mencatat ada progres signifikan. Bila sebelumnya banjir bisa berlangsung selama beberapa hari, kini durasinya menurun menjadi hitungan jam.
“Kalau kita lihat progresnya sebelum tahun 2019 sampai dengan sekarang, banjir kita itu sebetulnya sudah sangat berkurang dari sisi waktu,” ungkapnya.
Upaya normalisasi sungai dinilai menjadi kunci dalam mengurangi risiko banjir secara berkelanjutan di Samarinda. (*)
Sumber : kaltim.antaranews.com
Penulis : Rachaddian
