Liputanborneo.com, Samarinda – Dengan langkah tegas dan tekad kuat, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menunjukkan bahwa kepemimpinan tak hanya berhenti di ruang kerja. Ia memilih menelusuri langsung ruas jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan warga di kawasan penghubung antara Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kutai Barat (Kubar), pada Jumat (20/6).
Jalur ini bukan sekadar penghubung antarwilayah. Ini adalah jalan vital menuju kawasan pedalaman, bahkan bisa menjadi poros barat ke arah Ibu Kota Nusantara (IKN). Maka wajar bila perhatian Gubernur Kaltim yang akrab disapa Harum ini begitu besar.
“Jalan yang mulus bukan kemewahan. Itu hak rakyat,” tegas Gubernur sebelum berangkat dari Rumah Jabatan Gubernur Kaltim bersama rombongan.
Rombongan yang turut serta dalam kunjungan lapangan ini tak main-main. Turut hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, para kepala OPD, serta sang istri, Sarifah Suraidah Harum, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI.
Tujuan kunjungan bukan sekadar simbolik. Gubernur ingin melihat langsung kondisi nyata di lapangan, dan itu dilakukannya sejak pagi hari, menyusuri titik-titik yang disebut warga sudah bertahun-tahun rusak. Jalan berlubang, bergelombang, dan berdebu menjadi pemandangan umum, menyulitkan akses dan membatasi laju ekonomi rakyat di kawasan pedalaman.
Ia menyadari bahwa meski jalur ini berada di wilayah Kalimantan Timur, statusnya adalah jalan nasional, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka dari itu, Harum bertekad memperjuangkan langsung ke Kementerian PUPR. “Apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Jalur ini ke depan bisa jadi akses utama dari barat ke IKN,” ujarnya.
Lebih dari itu, Harum bahkan membawa gagasan baru: membuka jalan tembus dari Resak (Kubar) ke Petung (Penajam Paser Utara). Jalur alternatif ini diyakini akan membuka akses baru ke kawasan IKN tanpa harus tergantung jalur dari Balikpapan, menciptakan distribusi lalu lintas yang lebih merata.
Namun jalan panjang masih membentang. Menurut Runandar dari Dinas PUPR Kaltim, saat ini memang telah dijadwalkan perbaikan di sejumlah titik oleh BBPJN Kaltim, seperti di Loa Janan, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Muntai, Barong Tongkok, dan perbatasan Mahulu. Bahkan hingga ke Simpang Blusuh, yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah.
Sayangnya, dari kebutuhan anggaran yang besar, baru Rp41,5 miliar yang tersedia, sementara lebih dari Rp314 miliar masih terblokir. Ini menjadi persoalan serius yang harus dicarikan solusi segera.
Gubernur Harum menegaskan bahwa dirinya tidak ingin pembangunan hanya dinikmati oleh kawasan kota. Jalan mulus, menurutnya, harus terasa hingga ke pelosok.
“Ia ingin jalan bukan hanya mulus untuk tamu. Tapi juga mulus untuk rakyat di ujung desa. Ia tahu betul: jalan adalah urat nadi. Jika jalannya rusak, ekonomi pun terhambat.”
