Liputanborneo.com, Jakarta – Pemerintah menaruh harapan besar pada Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu strategi utama dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Namun, sinyal kekhawatiran justru datang dari Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, yang menyebut bahwa program tersebut bisa gagal menyentuh inti persoalan sosial apabila tidak dibekali dengan data yang akurat.
“Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi enggak menurunkan angka kemiskinan,” kata Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu, 9 Juli 2025.
Pernyataan tersebut mengemuka sebagai respons terhadap masih lemahnya kesiapan data mikro di tingkat desa. Ferry mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kementerian Koperasi tidak memiliki basis data yang bisa dijadikan landasan dalam operasional koperasi. Bahkan untuk kebutuhan dasar seperti gas elpiji pun, kementerian kesulitan memperoleh angka permintaan yang valid.
“Misal koperasi mau jadi pengecer elpiji, kami di desa tidak mendapatkan data jumlah anggota keluarga yang membutuhkan gas elpiji,” ujarnya.
Lebih jauh, Ferry menegaskan bahwa tanpa data desa yang presisi, program sebaik apapun bisa salah arah dan gagal memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin. Kebijakan, kata dia, seharusnya dibangun dari kondisi riil, bukan asumsi semata.
“Supaya kebijakan tersebut tidak didasarkan oleh asumsi atau data semu.”
Ferry lalu membandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Cina, Xi Jinping, dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara drastis. Dalam lima tahun kepemimpinannya, Xi berhasil mengentaskan kemiskinan berkat penggunaan data desa yang sangat presisi dalam menyalurkan bantuan.
“Dengan data presisi, mereka tahu treatment yang diberikan,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Ia juga menyinggung upaya-upaya pemerintah sebelumnya seperti program dana desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Hal ini, menurutnya, berpotensi terulang pada program koperasi desa jika tidak ditopang sistem data yang baik.
“Sama halnya dengan koperasi. Padahal kita ingin koperasi desa ini didirikan untuk mengurangi kemiskinan,” katanya.
Guna memperkuat arah dan implementasi program, Ferry pun mengajak DPR untuk bersama-sama menyusun peta jalan atau roadmap yang mampu menjadi panduan operasional koperasi secara lebih efektif. Ia juga mengusulkan adanya simposium atau forum nasional untuk membahas urgensi data desa presisi.
“Mohon jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat ini, kita buat simposium bersama atau forum bersama tentang urgensi data pedesaan yang presisi,” ujarnya.
Kekhawatiran Ferry menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis keadilan sosial. Tanpa data yang tepat, cita-cita besar Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan melalui koperasi desa bisa berujung pada kegagalan. Kini, tantangan utama bukan lagi sekadar membangun koperasi, tetapi membangun sistem informasi yang menjadi penopang utama keputusan publik yang berpihak pada rakyat kecil. (*)
