Liputanborneo.com, TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara kembali menunjukkan konsistensinya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (30/6/2025), Bupati dr. Aulia Rahman Basri menyampaikan nota penjelasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus mengumumkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara beruntun.
Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar itu dipimpin langsung Ketua DPRD Ahmad Yani, didampingi jajaran pimpinan DPRD, serta dihadiri Wakil Bupati Rendi Solihin, unsur Forkopimda, Sekda Kukar Dr. H Sunggono, kepala OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat.
Aulia menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sekaligus memenuhi standar akuntansi pemerintah. Ia memaparkan bahwa laporan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit BPK RI.
“Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2024,” ujar Aulia.
Menurutnya, raihan ini adalah bukti keberhasilan menjaga transparansi dan akuntabilitas. “Opini ini adalah bukti nyata bahwa semangat transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kukar, kepala OPD, dan semua pihak yang berkontribusi, serta berharap sinergi eksekutif-legislatif tetap solid demi mempertahankan WTP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
“Karena pada akhirnya, tata kelola keuangan yang baik akan bermuara pada pembangunan yang berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kukar sesuai visi besar Program Kukar Idaman,” pungkasnya.
Penyerahan resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Bupati Aulia kepada Ketua DPRD Ahmad Yani menjadi penutup rapat paripurna tersebut, disaksikan seluruh peserta dan undangan. (Adv)
***
Editor : Rachaddian (dion)
