TENGGARONG – Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara pada Senin, 1 September 2025 berlangsung aman tanpa gangguan. Ribuan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyar, menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak yang menjaga jalannya aksi tetap damai.
“Terima kasih rekan-rekan semua. Alhamdulillah, kegiatan pengamanan berjalan baik dan kondusif sejak berangkat dari universitas hingga tiba di depan DPRD,” ujar Kapolres usai kegiatan.
Pengamanan dilakukan dengan melibatkan 644 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah. Kehadiran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua DPRD Kukar turut memperkuat koordinasi. Pendekatan humanis menjadi instruksi utama, sehingga aspirasi mahasiswa dapat diterima tanpa adanya benturan di lapangan.
“Kami bersama Dandim dan Ketua DPRD turut mengawal langsung adik-adik mahasiswa agar penyampaian aspirasi bisa diterima dengan baik. Semua jajaran diminta menjalankan tugas dengan cara humanis,” tegas Khairul Basyar.
Menariknya, aksi tersebut tidak hanya berlangsung tertib, tetapi juga menghasilkan komitmen nyata. Ketua DPRD Kukar menandatangani nota kesepahaman sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa. Hal ini menjadi bukti bahwa ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah tetap terbuka.
Situs resmi kukarkab.go.id mencatat bahwa mahasiswa di Kukar sering menjadi motor penggerak aspirasi masyarakat, khususnya terkait isu pembangunan dan kebijakan publik. Kapolres menegaskan, setiap tuntutan akan ditindaklanjuti secara serius sebagai masukan berharga bagi pemerintah dan aparat.
“Ini semua akan menjadi masukan bagi kami untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kami terima dengan baik apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa,” tambahnya.
Situasi aman yang tercipta dalam unjuk rasa ini juga berkat partisipasi masyarakat dan media lokal yang turut membantu menciptakan suasana damai. Fakta ini menunjukkan bahwa sinergi antara aparat, mahasiswa, dan masyarakat mampu menjaga stabilitas di Kukar.
Ke depan, Pemkab Kukar bersama aparat keamanan berharap tradisi penyampaian aspirasi dapat terus dilakukan secara damai. Dengan begitu, ruang demokrasi tetap terjaga dan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan tanpa mengorbankan ketertiban umum.
(Adv/DiskominfoKukar)
