Liputanborneo.com, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ahyani Fadianur Diani, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Acara ini juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penyerahan Paritrana Award Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2025. Kegiatan berlangsung di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/8/2025).
Mengusung tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi, Digitalisasi Daerah dan Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”, acara ini dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Kaltim, para bupati/wali kota se-Kaltim, dan dibuka secara daring oleh Gubernur Kaltim H. Rudi Mas’ud.
Dalam laporan awal, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni menegaskan bahwa tujuan rakor ini adalah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas inflasi. “Inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) sejauh ini masih terkendali sehingga target inflasi daerah sebesar 2,5 persen plus minus 1,0 persen tidak terlampaui,” ujarnya.
Sri Wahyuni juga menyebutkan berbagai langkah yang telah ditempuh, seperti gerakan pangan murah, pasar murah, operasi pasar, hingga optimalisasi toko penyeimbang di kabupaten/kota. Selain menjaga keterjangkauan harga, pemerintah juga terus mendorong kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta komunikasi efektif kepada masyarakat.
Terkait TP2DD, ia menjelaskan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan untuk memperluas transaksi non-tunai di tingkat pemerintah maupun masyarakat. “Tujuannya mengoptimalkan pendapatan daerah, mendukung tata kelola keuangan yang baik, mengintegrasikan sistem, serta mempercepat penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Rudi Mas’ud dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa digitalisasi merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola. “Kaltim saat ini berada di posisi kedua regional dalam P2DD. Kami akan terus mendorong agar perangkat daerah memperluas transaksi elektronik demi pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.
Di sisi lain, Ahyani Fadianur Diani yang hadir mewakili Pemkab Kukar, menanggapi khusus mengenai Paritrana Award. Kukar tahun ini berhasil masuk sebagai nominasi, meski belum meraih penghargaan utama. “Kita tetap harus bersyukur dengan capaian ini, karena proses penilaian sangat panjang dan ketat,” ujarnya.
Ahyani menilai masih ada hal-hal yang perlu dibenahi, khususnya pemantauan terhadap peran perusahaan dalam melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menekankan pentingnya mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan tenaga kerjanya agar terlindungi jaminan sosial. “UMKM kita belum ada yang masuk nominasi. Ini menjadi catatan penting yang harus kita perbaiki,” tegasnya.
Meski begitu, Kukar tetap berbangga karena menjadi salah satu kabupaten yang pertama kali menerapkan program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan. Langkah ini dianggap penting untuk menjamin perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang rawan.
Sebagai catatan, Paritrana Award diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya dalam mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Tahun ini, penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Melalui forum ini, Pemkab Kukar berharap sinergi pengendalian inflasi, digitalisasi daerah, serta perlindungan sosial dapat semakin kuat, sehingga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
