TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam menanggapi aspirasi masyarakat adat. Setelah aksi demonstrasi yang digelar oleh Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Hak Guna Usaha (HGU) PT Budidaya Agromakmur (PT BDAM) pada Senin (4/8/2025), Pemkab Kukar langsung membuka ruang audiensi pada Kamis (7/8/2025).
Audiensi yang berlangsung di Tenggarong ini dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk berdialog secara terbuka dengan perwakilan masyarakat, tokoh adat, serta Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur.
“Forum ini kami gelar untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus mencari jalan keluar terbaik terkait persoalan yang dihadapi warga akibat aktivitas salah satu perusahaan di Kukar,” ujar Bupati Aulia.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyerahkan sejumlah dokumen dan data pendukung terkait tuntutan mereka. Menyikapi hal itu, Bupati Aulia menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan menindaklanjuti secara serius dengan membentuk tim khusus.
“Data yang kami terima akan segera dipelajari. Kami akan membentuk tim untuk mengkaji lebih dalam dan merumuskan solusi yang terbaik bagi masyarakat terdampak,” tegasnya.
Bupati juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dan menyerahkan proses penyelesaian kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan, Pemkab Kukar berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan tetap mengedepankan semangat persatuan.
“Percayakan kepada kami. Kami akan berusaha maksimal demi kesejahteraan bapak-ibu sekalian. Mari kita hadapi persoalan ini bersama-sama dengan tetap menjaga kebersamaan dan persaudaraan,” ucapnya.
Menutup pertemuan, Bupati Aulia menekankan bahwa Pemkab Kukar akan terus hadir mendampingi masyarakat, termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah yang melibatkan kepentingan rakyat dan perusahaan.
“Yang terpenting adalah menjaga persatuan kita. Insyaallah, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan di Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
