Liputanborneo.com, Tenggarong — Koperasi Merah Putih (KMP) Kutai Kartanegara kembali menjadi sorotan usai digelarnya rapat evaluasi di Kantor Bupati Kukar, Selasa (10/6/2025). Dalam forum tersebut, Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola koperasi yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsinya sebagai pilar ekonomi masyarakat desa.
Dalam sambutannya, Edi menyampaikan bahwa koperasi bukan sekadar entitas formal, melainkan harus hadir nyata di tengah masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Ia menekankan pentingnya koreksi mendalam terhadap sistem pengelolaan yang selama ini masih dinilai lemah.
“Koperasi harus benar-benar hadir sebagai motor ekonomi masyarakat, bukan hanya formalitas kelembagaan. Perlu koreksi mendalam terhadap sistem pengelolaan,” tegas Edi.
KMP Kukar sendiri sejak awal dibentuk sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan dan menciptakan lapangan kerja di desa. Namun, hasil evaluasi menunjukkan sejumlah persoalan, mulai dari lemahnya manajemen internal, kurangnya transparansi, hingga minimnya realisasi dampak ekonomi koperasi terhadap warga.
Bupati Edi Damansyah dengan tegas menyatakan bahwa koperasi tidak boleh dijalankan seperti lembaga keuangan biasa yang berorientasi profit pribadi.
“Koperasi itu instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan untuk mencari profit pribadi pengurus. Harus ada niat baik dan tanggung jawab kolektif,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah seperti Kepala DPMD Arianto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ida Bagus Sidharta, Kepala BPKAD Kukar, serta sejumlah camat. Hadirnya lintas perangkat daerah ini menjadi simbol kuatnya komitmen bersama untuk membenahi KMP dari hulu hingga hilir.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menambahkan bahwa koperasi harus didefinisikan ulang agar fungsinya kembali pada substansi: membangun ekonomi rakyat.
“Kita harus melihat kembali urgensi dan fungsi koperasi, jangan hanya berorientasi laporan. Ini menyangkut nasib warga desa,” katanya.
Evaluasi ini bukan ditujukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi fondasi bagi perubahan yang lebih sehat dan profesional. Bupati juga meminta agar seluruh proses administrasi, perekrutan pengurus, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan terbuka.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi sebagai langkah korektif. Kita ingin koperasi yang sehat, mandiri, dan dipercaya masyarakat,” ucap Edi.
Rapat kemudian ditutup dengan komitmen bersama lintas OPD untuk menyusun road map baru dalam pengelolaan koperasi. Fokus utamanya mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), integrasi kelembagaan, serta penataan ulang sistem kerja koperasi agar lebih adaptif dan berdampak langsung bagi desa-desa di Kukar.
Dengan strategi baru ini, Pemkab Kukar berharap KMP tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari program pembangunan ekonomi lokal berbasis kemandirian desa. (Adv/DiskominfoKukar)
