Kabarnews.co, Tenggarong – Langkah progresif tengah dirancang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam upayanya memperkuat pengaruh ekonomi daerah. Wacana untuk menjadi pemegang saham mayoritas di PT BPR Ingertad Bangun Utama kini menjadi sorotan utama dalam agenda kebijakan keuangan Pemkab Kukar.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana pada Rabu, 11 Juni 2025. Pertemuan tersebut dihadiri jajaran pemegang saham serta pihak manajemen BPR. Dalam forum ini, pemerintah daerah menyampaikan evaluasi terhadap kinerja dan potensi strategis bank tersebut.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar, Ahyani Fadianur Diani, mengungkapkan bahwa meski saat ini Pemkab Kukar hanya memiliki sekitar 2,4 persen saham, dampaknya sudah dirasakan secara langsung.
“Dari investasi sebesar Rp425 juta, dalam satu tahun bisa memberikan pemasukan sekitar Rp60 juta ke kas daerah. Ini tentu hal yang positif,” ujarnya.
Melihat performa perusahaan yang tergolong sehat dan rutin membagikan dividen, Pemkab Kukar membuka kemungkinan untuk meningkatkan porsi kepemilikannya secara signifikan.
“Ini juga akan kami laporkan ke Bapak Bupati, apakah ke depannya pemerintah daerah akan menambah kontribusi untuk menjadi pemegang saham mayoritas atau tetap pada posisi saat ini,” tambah Ahyani.
Menurutnya, jika hal ini direalisasikan, maka peran BPR dalam mendukung sistem keuangan daerah akan jauh lebih signifikan.
“Kalau nanti pemerintah daerah menjadi pemegang saham terbesar, otomatis bank ini bisa menjadi mitra utama pemerintah daerah,” ucapnya.
Hingga kini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih menjadi mitra keuangan utama Pemkab. Namun dengan dukungan lebih besar terhadap BPR, Ahyani optimistis bahwa lembaga ini dapat lebih adaptif menjawab kebutuhan masyarakat lokal.
Langkah ini mencerminkan keseriusan Pemkab Kukar dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui instrumen keuangan milik daerah sendiri. Dengan posisi strategis di struktur kepemilikan, pemerintah berharap BPR dapat memberikan pelayanan yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan sektor produktif lokal.
(Adv/DiskominfoKukar)
***
Editor : Rachaddian
