Liputanborneo.com, Tenggarong – Komisaris PT BPR Ingertad Bangun Utama, Ridwan, mendorong pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kukar, untuk mengambil langkah strategis dalam memperbesar kepemilikan sahamnya di BPR. Tujuannya, agar BPR dapat memainkan peran lebih besar dalam pembangunan ekonomi lokal sebagai mitra utama pemerintah.
Hal ini disampaikan usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Grand Elty Singgasana, Rabu (11/6/2025), yang juga membahas struktur kepemilikan saham dan arah pengembangan perusahaan ke depan.
“Ke depannya, ditawarkan agar pemerintah daerah menjadi pemegang saham mayoritas. Saat ini kami masih minoritas, tetapi melihat potensi dan kinerja bank yang sehat, peluang ini sangat terbuka,” jelas Ridwan.
Dengan kondisi keuangan yang dinilai sehat dan stabil, BPR diyakini mampu memberi kontribusi signifikan jika didukung lebih besar oleh pemerintah daerah. Ridwan mencontohkan, dari investasi Rp425 juta, kas daerah bisa menerima dividen tahunan sekitar Rp60 juta. “Ini tentu hal yang positif dan berpotensi ditingkatkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa hasil rapat ini juga akan disampaikan ke kepala daerah masing-masing, termasuk Bupati Kukar, untuk menentukan langkah ke depan.
“Kami berharap BPR ke depan bisa lebih maju dan sehat dalam menjalankan kegiatannya, serta lebih berkembang dalam berbagai opsi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang,” ujarnya.
Ridwan menegaskan bahwa BPR harus terus berinovasi dan tidak boleh stagnan.
“Saya sampaikan juga tadi bahwa BPR sebaiknya tidak stagnan. Harus berinovasi dan memperluas kegiatan,” tegasnya.
Jika pemerintah daerah menjadi pemegang saham mayoritas, Ridwan meyakini BPR bisa menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal.
“Saat ini memang Bank BPD yang dominan, tapi BPR juga bisa berkembang ke arah lain sesuai inovasi dari pengurusnya. Apalagi jika didukung penuh oleh pemerintah,” katanya.
Program unggulan seperti Kukar Idaman juga disebut Ridwan sebagai contoh komitmen BPR mendukung UMKM dan menjauhkan masyarakat dari jerat pinjaman online ilegal.
“Dengan kredit ‘Kukar Idaman’, masyarakat bisa meminjam tanpa bunga, dan pesertanya juga sudah cukup banyak,” terangnya.
Dengan dukungan struktural dan kepemilikan mayoritas dari pemerintah, Ridwan yakin BPR bisa menjadi kekuatan baru dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di Kutai Kartanegara. (Adv/DiskominfoKukar)
