Liputanborneo.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam mempercepat akses keuangan yang inklusif untuk memperkuat perekonomian daerah. Komitmen ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H Sunggono, saat menghadiri rapat pembahasan Program Kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kukar Tahun 2025 di Kantor OJK Kaltim dan Kaltara, Samarinda, Rabu (11/6/2025).
Sunggono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama dalam mendukung program-program strategis seperti Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar, Laku Pandai, AUTP, dan LIK Syariah.
“TPAKD Kukar terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap OJK dapat terus mendukung dan bersinergi dalam memperluas akses keuangan produktif serta mendorong lembaga jasa keuangan untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah,” ungkap Sunggono.
Dalam rapat tersebut, ia juga menyampaikan bahwa Kukar telah menyiapkan wilayah prioritas untuk pengembangan ekonomi berbasis desa, yakni Desa Tanjung Limau (Muara Badak) dan Desa Manunggal Jaya (Tenggarong Seberang).
“Setiap desa memiliki potensi dan tantangan masing-masing. Kami siap menyampaikan data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar pengembangan ekonomi berbasis desa,” jelasnya.
Melalui forum ini, pihaknya mendorong adanya langkah-langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kehadiran lembaga jasa keuangan di desa serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Beberapa institusi yang dinilai dapat berperan aktif antara lain Bankaltimtara, BRI, Pegadaian, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami berharap ke depan ada tindak lanjut yang jelas terkait rencana pengembangan potensi ekonomi di Desa Tanjung Limau dan Desa Manunggal Jaya, termasuk penyusunan timeline launching program dan tahapan pelaksanaannya,” tutupnya.
Langkah ini menandai keseriusan Pemkab Kukar dalam menghadirkan akses layanan keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi lintas sektor, potensi ekonomi desa diharapkan dapat berkembang lebih maksimal dan menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
