Liputanborneo.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah tegas dalam mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satu terobosan yang segera diterapkan adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di wilayah kota.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya praktik penyalahgunaan BBM subsidi, terutama Pertalite dan Solar, yang kerap dibeli berulang kali oleh oknum untuk kemudian dijual kembali secara ilegal. Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pada Kamis (19/6), Pemerintah Kota Samarinda mengumumkan bahwa kebijakan pengawasan ini akan segera dijalankan dalam waktu dekat.
“Kita akan pasang CCTV di semua SPBU supaya bisa kita pantau bersama, mana kendaraan yang bolak-balik itu kelihatan,” ujar Asisten II Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas, seusai rapat.
Menurut Marnabas, rencana tersebut akan dilaksanakan dengan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai pelaksana teknis, serta memungkinkan integrasi dengan sistem digital pemerintahan yang sudah berjalan, yakni platform Samagov. Ia menekankan bahwa teknologi yang digunakan tidak perlu mahal, asalkan efektif dan mudah diakses.
“Insha Allah kami sudah minta Diskominfo memulai perencanaanya. Nggak usah yang terlalu mahal, yang penting bisa diakses lewat HP saja, cukup,” ucapnya.
Dalam tahap awal, direncanakan dua unit CCTV akan dipasang di setiap SPBU. Dengan total 22 SPBU di Samarinda, akan ada setidaknya 44 titik pemantauan yang diaktifkan. Fokus utama pengawasan adalah kendaraan yang membeli Pertalite dan Solar secara berulang, untuk mendeteksi pola yang mencurigakan.
“Yang diawasi itu khususnya Pertalite dan Solar. Karena itu yang paling banyak dimanipulasi, dibeli berulang untuk dijual lagi. Kalau semua terekam CCTV, jelas siapa pelanggannya,” tegasnya.
Pemerintah juga menyambut baik dukungan dari Pertamina Patra Niaga yang sepakat dengan pentingnya pengawasan ketat. Selain itu, akses pemantauan rekaman CCTV akan dibuka bagi aparat penegak hukum dan pihak kepolisian.
“Sebagai bentuk dukungan pengawasan jika terjadi pelanggaran,” kata Marnabas singkat.
Sementara itu, Dinas Perdagangan Samarinda akan menjadi leading sector dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Koordinasi dengan Diskominfo tengah dipersiapkan agar pemasangan perangkat pengawasan ini dapat dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun berjalan.
“Sekarang kan enak, tinggal lihat rekaman saja, siapa yang mengisi BBM bolak-balik, akan terlihat jelas. Semua bisa mengawasi bahkan bisa diawasi masyarakat luas,” pungkasnya. (*)
