Liputanborneo.com, Samarinda — Di tengah keluhan panjang masyarakat mengenai antrean kendaraan yang menjulur di berbagai SPBU di Samarinda, terutama pada jam-jam sibuk, Pemerintah Kota Samarinda menggagas sebuah solusi tak biasa namun sarat perhitungan: membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus untuk kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Gagasan ini muncul dari pemikiran sederhana namun penting, yaitu kehadiran kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik ASN kerap menjadi bagian dari kerumunan di SPBU, yang sebagian besar melayani distribusi BBM bersubsidi. Padahal, kalangan ASN tidak termasuk kelompok penerima manfaat utama subsidi tersebut. Dari sinilah muncul keinginan kuat untuk memisahkan jalur distribusi, sekaligus memberikan kenyamanan dalam pelayanan tanpa mengorbankan hak masyarakat umum.
Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mengidentifikasi empat titik potensial untuk lokasi pembangunan. Dua di antaranya akan dipilih, satu untuk kawasan Samarinda Seberang atau Loa Janan Ilir, dan satu lagi di area perkotaan yang padat.
“Yang utama saat ini adalah penetapan lokasi. Pertamina sudah memberi respons positif karena mereka melihat proyek ini bukan bersifat komersial murni, tapi solusi kemacetan distribusi,” ujar Marnabas, Minggu (22/6).
SPBU ini rencananya hanya akan menjual bahan bakar nonsubsidi, sebagai bentuk pengelompokan yang lebih adil antara konsumen umum dan pengguna kendaraan pemerintah. Menurut Marnabas, pendekatan ini juga membuka kemungkinan kemitraan dengan BUMD, baik dari sisi investasi maupun operasional.
“Kalau BUMD yang mengelola, tentu lebih baik, tinggal kesesuaian teknis saja. Yang penting titiknya dulu, karena akan ada asesmen kelayakan dari Pertamina,” imbuhnya.
Langkah ini juga mendapat dorongan langsung dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang meminta agar proses perencanaan dipacu. Harapannya, perencanaan teknis bisa masuk dalam perubahan APBD tahun ini, dan konstruksi fisiknya dapat dimulai paling cepat tahun 2026.
Lebih dari sekadar fasilitas pengisian bahan bakar, SPBU ASN menjadi simbol dari semangat efisiensi dan keberpihakan dalam tata kelola energi kota. Bahwa kebijakan bisa bersifat inklusif, solutif, sekaligus menempatkan tanggung jawab sosial di pundak birokrasi itu sendiri. (*)
