Liputanborneo.com, Jakarta – Seruan internasional untuk mengakhiri konflik Israel–Palestina kembali menguat. Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan bahwa solusi dua negara (Two-State Solution) harus terus didorong secara kolektif oleh komunitas global. Ia menyoroti bahwa kejahatan kemanusiaan di Gaza telah membuka mata banyak negara, termasuk di Barat.
“Kita melihat saat ini dunia baik itu negara Islam, negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Barat seperti Amerika mulai mengakui bahwa tindakan Israel adalah bentuk kejahatan yang sangat keji dan layak dibawa ke ranah hukum internasional,” ujar Rizki dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Peta Politik Prancis–Arab Saudi di Two-State Solution, Redam Konflik Israel–Palestina, Kamis (12/6/2025) di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I DPR RI.
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menyoroti fakta memilukan dari agresi militer Israel di Gaza. Lebih dari 55.000 jiwa telah meninggal, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Ia menyebut tindakan Israel sebagai pembunuhan massal yang tidak bisa dibenarkan dalam hukum internasional.
“Bayangkan, ada yang dipaksa mengungsi ke Yordania, ada yang dipindahkan tanpa arah yang jelas. Ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia,” tegas Rizki.
Rizki mengapresiasi inisiatif Prancis dan Arab Saudi yang menyelenggarakan konferensi internasional guna membahas langkah konkret untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, kehadiran dua negara ini sebagai simbol kekuatan dari dunia Barat dan Islam menjadi harapan besar bagi implementasi Two-State Solution.
“Prancis sebagai representasi Barat dan Arab Saudi sebagai wakil dunia Islam membentuk simbol kuat dari semangat Two-State Solution, ini adalah momentum penting yang harus kita dukung,” tambahnya.
Namun, Rizki juga mewanti-wanti agar konferensi internasional tersebut tidak melenceng dari tujuan awalnya. Ia menyayangkan adanya perubahan narasi yang semula ingin secara eksplisit mendukung kedaulatan Palestina, namun kini hanya bersifat semangat simbolik.
“Awalnya konferensi ini hendak secara eksplisit merekomendasikan pengakuan atas kedaulatan Palestina sebagai negara. Tapi kini narasinya bergeser menjadi sekadar membawa semangat menuju ke sana. Ini adalah bentuk kompromi diplomatik yang harus kita waspadai,” jelasnya.
Ia mendorong agar konferensi ini menghasilkan keputusan nyata, bukan hanya sekadar retorika. Beberapa hal yang ditekankan Rizki adalah demiliterisasi Gaza, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, serta penghentian blokade laut dan darat oleh Israel.
“Nah ini yang harus bisa dibuka dan diberikan solusi dari konferensi ini saya harap bukan hanya semangat retorika nanti yang diberikan di dalam konferensi tersebut tapi sudah masuk ke nilai-nilai praktis permasalahan-permasalahan praktis yang harus bisa diberikan solusi untuk mencapai Two-State Solution itu kurang lebih begitu,” pungkas Rizki yang juga menjabat sebagai Ketua BURT DPR RI.
Diskusi ini diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen, menghadirkan pula Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dan Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana. (*)
Sumber : emedia.dpr.go.id
Penulis : Rachaddian
