Samarinda – DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengikuti instruksi dari pusat untuk mendukung kelangsungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di tingkat daerah. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Mas’ud.
“Partai Golkar diberi mandat untuk menjaga Koalisi Indonesia Maju tetap terjalin,” ujarnya.
Instruksi ini rupanya sebagai upaya untuk memperkuat koalisi politik yang saat ini sedang digalang oleh partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.
Maka dari itu kata Rudy Mas’ud, dirinya siap menjalankan instruksi dari DPP Golkar untuk memberikan prioritas pada kelangsungan KIM di wilayah Kaltim. Apalagi saat ini, suasana masih sangat cair di semua partai politik.
“Di Kaltim masih sangat cair, tetapi saya tidak menampik koalisi ini di kegiatan Pilkada,” beber dia.
Langkah aktif yang diambil oleh DPD Golkar Kaltim dalam mendukung KIM tercermin dari upaya mereka yang terus-menerus memberi perhatian khusus pada kerjasama antarpartai.
Bahkan berbagai kesempatan, DPD Golkar Kaltim secara konsisten memberi “mention” atau menyebutkan kerja sama yang erat dengan partai-partai lain, terutama yang tergabung dalam KIM.
Dengan dukungan yang kuat dari DPD Golkar Kaltim, diharapkan KIM bisa terus menerus berkembang dan memperkuat posisinya dalam menjalankan agenda politik di Kaltim.
Namun berbeda dengan Golkar, Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim Andi Harun masih memperhatikan dinamika politik yang sedang berlangsung di daerah. Dia tidak mau terburu-buru untuk bergabung dengan KIM di Kaltim.
Ia berpendapat bahwa walaupun terdapat upaya untuk memperkuat koalisi di tingkat Nasional, implementasinya di Kaltim masih memerlukan pertimbangan yang matang. Sebab, mungkin ada daerah yang bisa 100 persen sama koalisi di tingkat nasional.
Disisi lain, mungkin ada juga yang hanya 70 persen atau bahkan 30 persen saja yang bisa berkoalisi. Tetapi, dia menegaskan bahwa Partai Gerindra tetap membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan partai-partai lain, termasuk dalam konteks koalisi.
“Kemungkinan (koalisi) itu ada. Pertama kita menyambut, bisa terwujud sampai di tingkat daerah bergantung pada dinamika di daerah,” bebernya dikutip dari Tribun Kaltim.
Demikian, sikap hati-hati dari Partai Gerindra menunjukkan bahwa proses pembentukan koalisi di tingkat daerah masih memerlukan pertimbangan. Saat ini, Andi Harun mengaku semua itu tergantung keputusan dari partai di pengurus pusat yang wajib ditaati.
“Namun demikian, masih belum ada petunjuk apapun dari DPP tentang model, struktur dan karakter koalisi partai yang digariskan. Kita menunggu arahan dari Ketua Umum Prabowo Subianto,” tutupnya.
