TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat peran Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pelayanan publik. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dukungan diberikan tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga peningkatan kapasitas sosial dan teknis.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menegaskan bahwa RT memiliki peran vital dalam menghubungkan pemerintah dengan masyarakat.
“RT adalah pilar utama dalam struktur sosial pemerintahan. Mereka mengenal warganya secara langsung, dan inilah kekuatan mereka dalam menjalankan fungsi pelayanan,” ujarnya, Selasa (7/7).
Dengan jumlah lebih dari 3.000 RT tersebar di seluruh kecamatan, peran mereka tidak hanya administratif. RT juga menjadi penjaga harmoni sosial, penyelesai awal konflik warga, sekaligus penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Untuk memperkuat peran itu, Pemkab Kukar melalui DPMD rutin menggelar pelatihan, pendampingan administratif, hingga peningkatan kemampuan komunikasi dan mediasi. Tujuannya agar pengurus RT memiliki bekal keterampilan yang relevan dengan tantangan sosial maupun ekonomi saat ini.
Asmi menambahkan, tata kelola pemerintahan yang responsif hanya bisa terwujud jika RT diberi ruang berkembang.
“Tanpa peran RT yang kuat, banyak kebijakan tidak akan tersampaikan dengan efektif, atau bahkan tidak sesuai konteks,” tegasnya.
Penguatan RT ini menjadi bagian dari visi Kukar Idaman, yang menekankan pelayanan publik berbasis kebutuhan lokal dan partisipatif. Di era keterbukaan informasi, kehadiran RT yang adaptif semakin dibutuhkan untuk memastikan pelayanan cepat, akurat, dan dekat dengan masyarakat.
Dengan penguatan ini, Pemkab Kukar optimistis tata kelola pemerintahan akan semakin membumi, akrab dengan warganya, sekaligus mampu merespons perubahan sosial secara cepat dan tepat.
