Liputanborneo.com, TENGGARONG – Tingkat kemantapan infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga kini baru mencapai sekitar 64 persen dari total jaringan jalan daerah. Capaian tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas konektivitas, terutama di wilayah yang memiliki bentang geografis luas dan beragam karakter tanah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menyampaikan bahwa tantangan pembangunan jalan saat ini semakin kompleks. Menurutnya, metode konstruksi aspal konvensional sudah tidak lagi efektif untuk sebagian besar ruas karena cepat rusak akibat beban kendaraan berat serta kondisi tanah yang labil.
Sebagai solusi, pemerintah mulai beralih menggunakan konstruksi rigid pavement atau beton. Material ini dinilai memiliki daya tahan lebih tinggi dan umur layanan lebih panjang. Namun, konsekuensinya adalah lonjakan biaya pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan aspal biasa.
“Rata-rata biaya pembangunan jalan rigid sekitar Rp10 miliar per kilometer. Kalau 100 kilometer, itu sudah sekitar Rp1 triliun. Jika sekitar 800 kilometer jalan kita belum mantap, maka kebutuhan anggarannya bisa mencapai Rp8 triliun,” ungkap Wiyono, Kamis (12/2/2026).
Besarnya kebutuhan dana tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi fiskal daerah. Dengan keterbatasan anggaran, perbaikan jalan harus dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas. Pemerintah memfokuskan penanganan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat, rawan longsor, serta berisiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas.
Ia menegaskan, strategi bertahap menjadi satu-satunya pilihan realistis saat ini. “Wilayah Kukar sangat luas, kebutuhan infrastrukturnya besar, sementara kemampuan anggaran kita terbatas. Maka pembangunan harus bertahap, tidak bisa sekaligus,” tegasnya.
