Liputanborneo.co, TENGGARONG – Proses perekrutan Pendamping Desa/Kelurahan (Pendekar) Idaman di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera memasuki tahap pelaksanaan. Saat ini, Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar hukum program tersebut telah selesai melalui proses harmonisasi dan tengah diarahkan menuju tahap fasilitasi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum daerah, dokumen Perbup tersebut harus lebih dahulu difasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan peraturan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan secara resmi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, menjelaskan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah saat ini tengah memproses dokumen tersebut agar segera dapat difasilitasi oleh pemerintah provinsi.
“Bagian Hukum Sekretariat Daerah sedang mengarahkan dokumen Perbup itu, baik Perbup RT Kukar Idaman Terbaik maupun Perbup pendamping untuk Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, agar bisa segera difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi,” ujar Arianto, Sabtu (7/3/2026).
Ia menambahkan, setelah proses fasilitasi dari pemerintah provinsi selesai, Perbup tersebut dapat segera ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, tahapan pelaksanaan program, termasuk proses rekrutmen tenaga pendamping desa dan kelurahan, dapat segera dimulai.
“Targetnya, akhir Maret ini program sudah mulai berjalan,” katanya.
Program Pendekar Idaman merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperkuat sistem pendampingan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Melalui program tersebut, pemerintah daerah berharap proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.
Tenaga pendamping nantinya akan berperan membantu pemerintah dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pembangunan. Selain itu, pendamping juga diharapkan mampu memastikan berbagai program prioritas daerah dapat berjalan secara optimal di tingkat desa maupun kelurahan.
Dengan adanya pendamping yang secara khusus bertugas mendukung pembangunan masyarakat, pemerintah daerah optimistis program-program pembangunan di Kutai Kartanegara dapat terlaksana lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
