Liputanborneo.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerapkan strategi baru dalam pengelolaan anggaran tahun 2026 dengan menyesuaikan belanja daerah berdasarkan dana yang telah masuk ke kas pemerintah. Kebijakan ini berdampak pada tertundanya sejumlah kegiatan dan proyek pembangunan.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pendekatan yang diterapkan tahun ini berbeda dengan pola sebelumnya. Pemerintah tidak lagi merencanakan seluruh belanja berdasarkan proyeksi pendapatan, melainkan menyesuaikannya dengan realisasi penerimaan yang sudah tersedia.
“Artinya uangnya ada, baru kita rilis belanjanya,” kata Aulia.
Ia menjelaskan, hingga saat ini dana transfer yang diterima daerah baru mencapai sekitar 30 persen dari total APBD Kukar tahun 2026. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemkab Kukar bersama DPRD mengambil keputusan untuk melaksanakan kegiatan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Porsi anggaran yang tersedia saat ini diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan serta berbagai program pelayanan publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi fokus utama.
Pemerintah memastikan anggaran untuk program berobat gratis melalui BPJS Kesehatan, Boskap, Boskap Afirmasi, bantuan perlengkapan sekolah, serta dana RT tetap aman dan telah disiapkan. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu.
Di sektor pembangunan, pemerintah menerapkan skala prioritas dengan mendahulukan proyek yang berkaitan dengan keselamatan warga. Penanganan infrastruktur yang rusak dan berpotensi membahayakan masyarakat tetap akan dikerjakan, sementara pembangunan infrastruktur baru untuk sementara ditunda.
Aulia menilai kebijakan pengendalian belanja ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Dengan menyesuaikan pengeluaran terhadap kemampuan keuangan yang tersedia, pemerintah berharap dapat menghindari risiko terjadinya utang daerah pada akhir tahun anggaran.
