Bebaca.id, TENGGARONG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, menegaskan bahwa Penjabat (Pj) Kepala Desa Long Beleh Modang yang baru dilantik memiliki sejumlah tugas strategis yang harus segera dituntaskan. Hal ini disampaikan dalam pelantikan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Senin (26/5/2025).
Arianto menjelaskan bahwa penyesuaian arah pembangunan desa melalui revisi dokumen RPJMDes dan percepatan realisasi anggaran menjadi fokus utama Pj Kades Bartolonius Rambung. Bartolonius menggantikan pejabat sebelumnya yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan diberikan masa jabatan enam bulan.
“Kita beri waktu enam bulan agar Pj Kades dapat menjalankan roda pemerintahan desa sambil memfasilitasi proses pemilihan Kades PAW,” ujar Arianto.
Ia menekankan bahwa revisi RPJMDes diperlukan menyusul perubahan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun. “RPJMDes harus direvisi karena masa jabatan kades diperpanjang hingga 2027. Ini untuk memastikan kesinambungan program pembangunan desa,” ungkap Arianto.
Selain revisi perencanaan, Arianto menyoroti percepatan penyaluran dan pemanfaatan anggaran desa yang sempat tertunda. Menurutnya, Pj Kades tidak hanya bertugas mempersiapkan Pilkades PAW, tetapi juga memastikan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa berjalan efektif.
“Jangan hanya fokus pada Pilkades. Tugas-tugas pelayanan dan realisasi keuangan desa juga harus diselesaikan,” tegas Arianto.
Arianto juga menekankan peran aktif anggota BPD PAW, termasuk dalam pelaksanaan Musyawarah Desa untuk pembentukan Koperasi Merah Putih dan pengawasan jalannya pemerintahan desa. “BPD harus berperan aktif, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan desa,” tambahnya.
Turut hadir dalam pelantikan Camat Kembang Janggut, Suhartono, yang mendorong percepatan pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagai langkah awal proses demokrasi desa.
Dengan arahan yang disampaikan Arianto, pelantikan Pj Kades Long Beleh Modang menjadi momen penting untuk memperkuat struktur pemerintahan desa agar lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan ke depan.
