Portalborneo.or.id, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, M. Udin, menyoroti adanya kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah. Masalah ini mencakup tidak hanya Balikpapan dan Samarinda, tetapi juga melibatkan hampir 10 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya di Samarinda pada hari Sabtu, M. Udin menyatakan bahwa situasi ini memerlukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kecurangan-kecurangan yang terjadi. Verifikasi data siswa yang diterima, terutama terkait domisili, menjadi hal yang krusial dalam proses ini.
Beliau juga menyuarakan keluhan dari beberapa siswa kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri di dekat tempat tinggal mereka. Akibatnya, mereka terpaksa beralih ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih mahal.
PPDB seharusnya bertujuan untuk memberikan kesetaraan pendidikan bagi seluruh anak, termasuk mereka yang kurang mampu. Namun, beberapa oknum ternyata memanfaatkan situasi ini dengan meminta imbalan tertentu dalam proses pendaftaran.
M. Udin menegaskan pentingnya membentuk tim investigasi yang akan bertugas untuk memverifikasi data dan mengidentifikasi kemungkinan kecurangan. Situasi ini telah menimbulkan kritikan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan siswa yang merasa terdampak.
“Beberapa orang tua bahkan mengaku telah membayar dengan nominal tertentu agar anak-anak mereka bisa masuk ke sekolah negeri, yang seharusnya tidak seharusnya terjadi,” tambah M. Udin.
Salah satu permasalahan yang harus diatasi adalah validitas alamat domisili siswa. Terdapat kasus di mana orang-orang menggunakan alamat palsu agar dapat masuk ke sekolah yang diinginkan.
“Mari evaluasi agar siswa yang benar-benar berdomisili di area sekolah tersebut mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Meskipun investigasi akan segera dilakukan, M. Udin menyadari bahwa solusi untuk masalah PPDB ini tidak dapat ditemukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia berharap agar solusi yang akan ditemukan menjadi langkah maju untuk tahun-tahun mendatang, sehingga sistem PPDB dapat menjadi lebih adil dan transparan.
“Pihak DPRD juga berencana untuk berkoordinasi dengan tim komisi 4 untuk mencari solusi yang berkelanjutan terhadap masalah PPDB di Kalimantan Timur,” pungkas M. Udin.
Masalah kecurangan dalam PPDB ini menarik perhatian publik, dan harapan besar ditujukan kepada DPRD dan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini demi menyediakan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak di Kalimantan Timur.
(Tim Redaksi Portalborneo.or.id).
