TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upayanya dalam menurunkan angka stunting. Dengan penurunan yang cukup signifikan dari 27,1 persen pada 2022 menjadi 17,5 persen pada 2023, Kukar semakin optimis untuk mencapai target nasional 14 persen pada akhir 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kukar, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Diseminasi Audit Kasus Stunting Semester II Tahun 2024 di Kantor BPKAD Kukar, menekankan pentingnya strategi yang berkelanjutan. Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus mempercepat penurunan angka stunting, dan kami optimis Kukar dapat mencapai target nasional 14 persen pada akhir 2024,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).
Namun, Sunggono menegaskan bahwa meskipun hasil yang diperoleh cukup menggembirakan, tetap dibutuhkan perhatian lebih lanjut. “Penurunan dari 27,1 persen menjadi 17,5 persen adalah capaian yang patut disyukuri, namun ini bukan alasan untuk berpuas diri. Upaya penanganan stunting harus terus diperkuat,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa salah satu kunci kesuksesan dalam penanganan stunting adalah validitas data yang digunakan. Data yang valid adalah pijakan utama dalam menangani stunting. Oleh karena itu, Sunggono menegaskan bahwa hasil audit kasus stunting yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor risiko di lapangan.
Sunggono meminta agar seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, bersinergi secara aktif untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. Dalam hal ini, camat, lurah, dan kepala desa diminta untuk melakukan pendekatan lebih proaktif, seperti mengadakan Rembuk Stunting Desa untuk identifikasi potensi kasus baru.
“Setiap pihak di kabupaten, kecamatan, hingga desa, memiliki peran penting dalam mencegah stunting. Konvergensi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan Kukar bebas stunting,” tegasnya.
Menurut Sunggono, dukungan lintas sektor dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat diperlukan agar penanganan stunting bisa dilaksanakan secara komprehensif.
“Saya sangat mengapresiasi rencana tindak lanjut yang telah disusun tim teknis. Pastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana agar penanganan ini efektif dan dampaknya nyata,” ucapnya.
Selain itu, Sekretaris DP2KB, Mastukah, menyampaikan bahwa audit stunting ini memiliki tujuan jangka panjang, yakni untuk memberikan rekomendasi dan langkah-langkah preventif bagi kelompok sasaran, terutama ibu hamil dan balita, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif di masa depan.
Dengan adanya strategi lintas sektor yang solid dan kerja sama antara berbagai instansi, Kukar optimis dapat terus menjaga tren penurunan angka stunting, mewujudkan masyarakat yang sehat, serta memastikan kualitas generasi masa depan yang lebih baik. (*)