TENGGARONG – Selain menyesuaikan program dengan kondisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyiapkan strategi pembiayaan pembangunan secara kolaboratif. Pendekatan ini ditempuh agar target pembangunan daerah tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Pemkab Kukar tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga membuka ruang dukungan dari berbagai pihak. Dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) serta partisipasi masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mendukung percepatan pembangunan.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. “Karena pada dasarnya, pembangunan ini adalah kerja gotong royong,” tegasnya. Ia menilai sinergi lintas sektor penting agar program prioritas tetap terealisasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, proses perumusan program masih dilakukan bertahap. Pemerintah daerah menampung masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 20 kecamatan. Seluruh aspirasi tersebut akan diramu menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
Pada tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, fokus utama masih pada penetapan garis besar arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Tahapan ini menjadi fondasi penting sebelum program teknis dan detail kegiatan ditetapkan di masing-masing perangkat daerah.
Melalui pola kolaborasi tersebut, Pemkab Kukar berharap pembiayaan pembangunan menjadi lebih kuat dan tidak bertumpu pada satu sumber saja. Dengan dukungan berbagai pihak, pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kukar.
