Search

Mahasiswa Kecewa Bupati Kukar Tak Temui Massa Aksi di Kantor Bupati

Kamis, 2 April 2026
Foto: Presma Unikarta, Zulkarnain, bersama Korlap Aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq.

Liputanborneo.com, TENGGARONG – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Kutai Kartanegara di Kantor Bupati, Kamis (2/4/2026), diwarnai kekecewaan lantaran Bupati tidak hadir menemui massa aksi yang telah lama menunggu.

Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq, menyebut ketidakhadiran kepala daerah tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia mengungkapkan bahwa setiap aksi yang digelar mahasiswa sejauh ini belum pernah menghasilkan pertemuan langsung dengan Bupati.

“Untuk aksi hari ini, kami cukup kecewa karena Bupati tidak dapat menghadiri massa aksi. Ini bukan yang pertama kali, kami tidak pernah bisa bertemu langsung,” ujarnya.

Kekecewaan serupa juga disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara, Zulkarnain. Ia menilai sikap tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen pemerintah daerah dalam mendengar aspirasi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah seharusnya hadir secara langsung untuk berdialog dan membahas persoalan yang disampaikan mahasiswa. Namun hingga kini, hal tersebut belum pernah terealisasi.

Situasi sempat memanas ketika massa aksi nekat menerobos masuk ke dalam ruangan kantor guna memastikan keberadaan Bupati Kutai Kartanegara. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas tidak adanya kepastian kehadiran kepala daerah.

Mahasiswa juga menyoroti hasil dialog dengan perwakilan pemerintah daerah yang dinilai tidak memberikan kepastian konkret. Mereka mengaku hanya diminta menunggu jadwal audiensi tanpa kejelasan waktu pelaksanaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana, menjelaskan bahwa Bupati tidak dapat hadir karena sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan sejumlah program daerah.

Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan kembali mengajukan permohonan audiensi dalam waktu dekat. Mereka juga tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk tekanan agar aspirasi mereka dapat didengar secara langsung oleh kepala daerah.

BERITA LAINNYA