Liputanborneo.com, JAKARTA – Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dalam aksi Indonesia Gelap, yang kembali digelar di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu dua puluh lima. Aksi ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah, sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar lebih mendengar suara rakyat.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menegaskan bahwa demo ini bukan sekadar aksi protes biasa, melainkan upaya untuk menuntut kepala daerah menjalankan amanah dengan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Ya, benar (akan digelar hari ini), kita mengambil momentum itu untuk menegaskan bahwa kepala-kepala daerah memiliki beban dan tanggung jawab yang harus segera dijalankan untuk menyejahterakan rakyatnya,” kata Herianto saat dikonfirmasi pada Selasa, tanggal delapan belas Februari.
Aksi ini juga merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas sikap pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap tuntutan yang telah disampaikan dalam demo sebelumnya pada Senin, tanggal tujuh belas Februari.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tidak pernah sama sekali mau menemui massa aksi untuk menyampaikan poin-poin tuntutan kami,” ujar Herianto.
Menurutnya, sikap pemerintah yang enggan berdialog dengan rakyat membuat mereka memilih nama Indonesia Gelap untuk menggambarkan kondisi demokrasi yang dianggap semakin tertutup. Herianto juga memperkirakan bahwa massa yang hadir dalam aksi kali ini akan jauh lebih besar dibandingkan demo sebelumnya.
“Itu pasti akan lebih besar kalau tuntutan kita kemarin tidak ada yang direspons oleh pihak pemerintah,” tegasnya.
Mahasiswa yang turun ke jalan berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Dalam aksi sebelumnya di Patung Kuda, demonstran mengajukan tiga belas tuntutan yang mencakup berbagai persoalan nasional, di antaranya desakan agar pemerintah menciptakan pendidikan gratis dan demokratis, menolak revisi undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, hingga reformasi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme.
Herianto berharap pemerintah segera memberikan tanggapan terhadap tuntutan tersebut sebelum aksi yang lebih besar kembali digelar. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
