Liputanborneo.com, TANGERANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pemulihan wilayah desa yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Penugasan ini difokuskan pada daerah dengan dampak terparah, khususnya Aceh Tamiang dan Aceh Utara, yang mengalami kerusakan signifikan hingga mengganggu jalannya pemerintahan desa.
Pemberangkatan ribuan praja IPDN tersebut dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Sabtu, bekerja sama dengan Lion Air Grup. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung melepas keberangkatan para praja sebagai bentuk dukungan dan motivasi. Ia menyatakan akan menyambut langsung para praja di lokasi penugasan bersama pemerintah daerah setempat dalam sebuah upacara resmi.
Mendagri menjelaskan bahwa pengiriman 1.138 praja IPDN dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 413 personel diberangkatkan menuju Medan untuk selanjutnya diterjunkan ke Aceh. Tahap kedua akan mengirimkan 414 personel, disusul tahap ketiga sebanyak 179 personel. Selain itu, telah lebih dahulu diterjunkan tim advance berjumlah 132 personel yang berada di lokasi untuk persiapan awal penugasan.
Menurut Tito Karnavian, penugasan praja IPDN ini sangat penting mengingat dampak bencana yang meluas di sejumlah wilayah. Ia mencatat terdapat 22 desa yang dinyatakan hilang akibat bencana, terdiri dari 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. Selain itu, sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak, sehingga aktivitas pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal.
Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar, dengan total 1.455 kantor desa terdampak, disusul Sumatera Utara sebanyak 93 kantor desa dan Sumatera Barat sebanyak 32 kantor desa. Dari 18 kabupaten/kota di Aceh yang terdampak, 11 wilayah dilaporkan sudah mulai pulih, sementara tujuh daerah lainnya masih memerlukan perhatian khusus, termasuk Aceh Tamiang dan Aceh Utara yang menjadi prioritas utama pemulihan.
Selama masa penugasan sekitar satu bulan, para praja IPDN akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu pembersihan dan penanganan pasca-bencana di wilayah terdampak. Kedua, mendukung pemulihan serta mengaktifkan kembali pemerintahan desa agar layanan dasar, seperti administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya, dapat kembali berjalan. Mendagri menegaskan penugasan ini juga menjadi bagian dari kurikulum pendidikan IPDN sebagai bentuk kerja nyata di tengah masyarakat.
