Liputanborneo.com, Samarinda – Jalan-jalan rusak yang membentang di Kalimantan Timur (Kaltim), terutama di ruas Kukar-Kubar, menjadi perhatian serius Gubernur Rudy Mas’ud. Dalam upaya mempercepat penanganan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, Rudy langsung bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo di Jakarta.
Pertemuan tersebut membuahkan sejumlah dorongan penting, salah satunya permintaan agar blokir anggaran senilai Rp129 miliar untuk pemeliharaan jalan nasional di wilayah Kutai Kartanegara hingga Kutai Barat segera dibuka. Menurut Rudy, ruas ini merupakan nadi penghubung vital antarwilayah yang sudah lama memprihatinkan kondisinya.
“Hari ini kita diterima langsung Bapak Menteri PUPR di ruang kerja beliau. Insyaallah, masyarakat Kalimantan Timur yang jalannya hari ini rusak parah, ke depan akan segera kita benahi bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur,” ujar Rudy Mas’ud, dikutip dari Instagram resmi Pemprov Kaltim.
Tak hanya fokus pada anggaran yang diblokir, Rudy juga menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan proyek Multi Years Contract (MYC) senilai Rp425,8 miliar yang dijadwalkan berlangsung Agustus 2025–2027. Proyek itu dianggap krusial untuk menyelesaikan masalah infrastruktur jalan nasional yang selama ini memperlambat mobilitas dan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Gubernur Kaltim itu juga meminta dukungan kementerian untuk memprioritaskan pembangunan jalan nasional dan jalan perbatasan, terutama dalam konteks konektivitas menuju Ibu Kota Negara (IKN) dan daerah terisolasi lainnya.
“Pak Menteri, terima kasih banyak atas dukungannya,” ucap Rudy penuh harap.
Respon positif datang dari Menteri PUPR Dody Hanggodo. Ia menyatakan dukungannya terhadap usulan gubernur, dengan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menyangkut konektivitas, tapi juga menjadi pondasi penting dalam mendukung swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda nasional.
“Insyaallah kita support Pak Gubernur untuk kemaslahatan seluruh rakyat Kaltim,” ujar Menteri Dody.
“Tetap koordinasi Pak Gubernur, jalan dan irigasi harus kita prioritaskan untuk mendukung swasembada pangan,” tambahnya.
Sebagai informasi, pada akhir Juni lalu, Rudy Mas’ud turun langsung meninjau kondisi jalan rusak di wilayah Kutai Barat. Ruas jalan dari perbatasan Kukar-Kubar hingga Barong Tongkok, ibu kota Kutai Barat, ditemukan dalam kondisi rusak berat dan mengancam keselamatan serta kelancaran akses masyarakat.
Langkah konkret Rudy Mas’ud ini menjadi bentuk keseriusan Pemprov Kaltim dalam memperjuangkan percepatan infrastruktur, sebagai fondasi utama pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang merata. (*)
