Liputanborneo.com, SAMARINDA – Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan tarif batas bawah (TBB) Rp7.500 yang diterapkan perusahaan aplikator untuk layanan pengantaran makanan. Penolakan ini muncul karena kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya dicapai antara aplikator dan pemerintah daerah.
Koordinator AMKB, Ivan Jaya, mengungkapkan bahwa aplikator tidak konsisten dalam menjalankan uji coba penghapusan program slot dan double order, yang selama ini dianggap merugikan mitra pengemudi.
“Pada kenyataannya, aplikator tidak menghapus program tersebut. Mereka hanya mengganti istilah dan menetapkan tarif batas bawah sebesar Rp 7.500 untuk slot dan double order. Ini jelas tidak sejalan dengan keputusan yang diperintahkan oleh Bapak Wakil Gubernur Kaltim,” ujar Ivan.
Ivan juga menilai kebijakan tersebut hanya merupakan langkah kosmetik semata yang tidak menyentuh inti permasalahan. Ia menekankan bahwa beban kerja pengemudi masih tinggi sementara penghasilan tetap rendah.
“Tarif Rp7.500 tetap tidak layak, terutama jika pengemudi harus menjalankan double order dengan jarak tempuh yang jauh. Ini sangat merugikan mitra,” terangnya.
AMKB mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar mengambil sikap lebih tegas terhadap aplikator yang dianggap mengabaikan komitmen bersama. Mereka mengapresiasi peran awal Wakil Gubernur, namun mendorong tindak lanjut yang nyata di lapangan.
“Kami meminta agar uji coba penghapusan program promo benar-benar dijalankan secara menyeluruh, bukan hanya mengganti angka atau istilah,” tegasnya.
Program slot dan double order dinilai memberatkan karena pengemudi bisa menerima dua hingga tiga pesanan sekaligus, namun kompensasi yang diberikan sangat minim. Kondisi ini juga memperbesar risiko kecelakaan dan menurunkan kualitas layanan kepada konsumen.
“Dalam satu double order, kadang jaraknya lebih dari 10 kilometer, tapi imbalan dari aplikator sangat minim. Dengan TBB cuma Rp7.500, ini bukan insentif tapi bentuk eksploitasi,” beber Ivan.
Keluhan serupa disampaikan oleh mitra pengemudi lainnya, Abdullah. Ia menilai ekspektasi yang sempat tumbuh saat wacana penghapusan program slot muncul, kini berubah menjadi kekecewaan.
“Kami sempat optimistis ketika mendengar akan ada penghapusan program promo. Tapi setelah berjalan, ternyata slot dan double order tetap ada, hanya diganti istilah dan tarifnya saja. Ini sangat mengecewakan,” ungkapnya.
Para pengemudi berharap pemerintah segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini agar lebih berpihak pada kesejahteraan mitra, bukan hanya pada kepentingan aplikator.
