Bontang – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bontang menegaskan keseriusannya dalam menghapuskan praktik politik uang yang telah mengganggu integritas dan profesionalisme petugas.
Hal ini terjadi setelah terungkapnya dugaan praktik politik uang yang melibatkan oknum petugas selama Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 lalu.
Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan (KPLP) Lapas II A Bontang, Angga Nurdiansyah berharap sanksi yang diberikan nantinya bisa meminimalisir bahkan menghilangkan praktik-praktik politik uang di dalam Lapas.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mempersiapkan sanksi bagi oknum petugas yang terlibat dalam praktik politik uang. “Saya sudah minta dipindah. Tinggal tunggu Kalapas usai cuti baru dilihat hasilnya,” bebernya.
Praktik politik uang di dalam Lapas sangat merugikan dan bisa menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memberikan sanksi tegas, diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, sehingga praktik tersebut bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali.
“Lapas Bontang tidak akan menoleransi pelanggaran yang terjadi selama Pemilu. Kami juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan,” ajaknya.
Langkah ini kata Angga, juga merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem pengawasan dan pemberantasan praktik korupsi di Lapas II A Bontang.
“Saya berkomitmen untuk terus berupaya menjaga kebersihan dan keamanan di dalam Lapas II A Bontang. Serta, juga menjaga profesionalisme dan integritas para petugas,” tambahnya.
