Liputanborneo.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya memperkuat efektivitas pembangunan daerah melalui forum evaluasi terukur. Salah satunya lewat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025 yang digelar pada Senin (2/6/2025) di Aula Kantor Bappeda Kukar.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, H Sunggono, tersebut menjadi ruang strategis untuk meninjau ulang capaian pembangunan fisik maupun keuangan dalam kurun empat bulan pertama. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga efektivitas pelaksanaan program prioritas.
Dalam sambutannya, Sunggono menyampaikan bahwa secara umum capaian program tergolong baik, namun diperlukan penyesuaian signifikan terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini disebabkan oleh dinamika fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan, termasuk defisit anggaran.
“Secara umum hasil capaian baik, namun perlu ada penyesuaian di RKPD karena situasi efisiensi dan defisit anggaran yang kita hadapi saat ini,” ungkap Sunggono.
Ia menekankan pentingnya menjadikan hasil Rakordal sebagai dasar kebijakan korektif, agar pelaksanaan program ke depan lebih akurat, efisien, dan tetap berada dalam kerangka prioritas pembangunan.
Sunggono juga berharap setiap perangkat daerah dapat menindaklanjuti evaluasi ini dengan pembenahan internal, terutama dalam menyusun ulang skala prioritas dan penyesuaian kegiatan agar tetap selaras dengan kemampuan fiskal.
Rakordal menjadi refleksi awal dari tantangan yang harus dihadapi sepanjang tahun anggaran berjalan, termasuk bagaimana Pemkab Kukar tetap menjaga performa pembangunan meski dalam kondisi keterbatasan.
Langkah-langkah adaptif dan evaluatif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pembangunan, memastikan program prioritas tetap berjalan, serta mencegah tumpang tindih kegiatan yang berpotensi membebani APBD.
Dengan strategi perencanaan yang lebih presisi dan kesadaran fiskal yang tinggi, Pemkab Kukar berupaya mempertahankan kualitas pelayanan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
