Liputanborneo.com, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap arah dan fungsi Koperasi Merah Putih (KMP). Dalam pertemuan yang digelar Selasa (10/6/2025), Bupati Edi Damansyah menegaskan bahwa koperasi harus hidup dan berperan nyata dalam pembangunan ekonomi keluarga, bukan sekadar menjalankan kegiatan administratif yang minim dampak.
Dengan nada serius, Edi menyampaikan kritik terhadap kecenderungan koperasi selama ini yang hanya mengejar laporan kegiatan tanpa melihat hasil riil di lapangan. Menurutnya, KMP dan koperasi lainnya perlu meninggalkan pola lama yang terlalu formal dan kembali kepada prinsip dasar koperasi sebagai kekuatan sosial ekonomi masyarakat.
“Kita ini sudah terlalu lama bermain di wilayah formalitas. Koperasi harus hidup, harus berdampak, harus jadi sarana masyarakat memperkuat ekonomi keluarga,” kata Edi.
Untuk mendukung perubahan ini, Bupati memerintahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Koperasi Kukar agar menyusun pola pendampingan baru yang berbasis pada kebutuhan warga. Pendekatan pendampingan akan dikolaborasikan dengan program-program desa, BUMDes, hingga pendamping lokal agar lebih menyentuh dan terintegrasi.
“Kita akan kolaborasikan koperasi dengan program desa, BUMDes, hingga pendamping lokal desa. Harus terstruktur dan terarah,” jelas Kepala DPMD Kukar, Arianto.
Evaluasi juga diarahkan pada penguatan struktur internal koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Ida Bagus Sidharta, mengakui bahwa banyak koperasi berjalan stagnan karena rendahnya kapasitas pengelola dan belum adanya sistem pelatihan berjenjang.
“Kita akan buat desain pelatihan berjenjang, agar pengurus koperasi punya kompetensi manajerial dan keuangan. Tidak bisa asal tunjuk,” ujar Ida.
Bupati menegaskan bahwa koperasi bukanlah instrumen ekonomi biasa, melainkan wadah gotong royong yang perlu dijalankan dengan niat baik dan tanggung jawab kolektif. Karena itu, ia membuka peluang insentif dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah bagi koperasi yang benar-benar aktif dan berdampak bagi masyarakat.
“Ini bukan akhir, tapi awal dari konsolidasi besar. Koperasi kita harus jadi contoh, bukan jadi beban,” tandas Edi.
Pertemuan ini menjadi tonggak konsolidasi baru dalam pengelolaan koperasi di Kukar. Pemerintah daerah berharap koperasi tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem pembangunan desa yang lebih kuat dan inklusif. (Adv/DiskominfoKukar)
