Liputanborneo.com, Balikpapan – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengambil langkah strategis dengan menggagas forum kepala daerah penghasil sumber daya alam (SDA) dari seluruh Indonesia. Tujuannya jelas: mendorong pembagian hasil SDA yang lebih adil dan proporsional dari Pemerintah Pusat.
Dalam Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah yang berlangsung di Balikpapan, Kamis (10/7), Rudy Mas’ud menyuarakan keresahan yang selama ini dirasakan oleh banyak daerah penghasil. Ia menekankan bahwa saat ini sebagian besar hasil SDA, seperti dari sektor pertambangan dan kehutanan, hanya mengalir ke pusat melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sementara daerah asal sering kali hanya menerima bagian kecil—bahkan nol persen.
“Kita ingin pendapatan daerah dari sumber daya alam ini lebih berkeadilan. Saat ini sebagian besar masuk PNBP pusat, sementara daerah penghasil hanya mendapat bagian kecil, bahkan ada yang nol persen,“ ujar Rudy.
Ia juga menyoroti potensi besar dari sektor-sektor yang belum tergarap optimal seperti Penjualan Hasil Tambang (PHT), Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), hingga pajak-pajak spesifik seperti Pajak Alat Berat dan PBBKB.
“Kenapa kita harus duduk bersama, agar hujan bisa merata. Kita harus menyatukan frekuensi,” tegasnya.
Gagasan Rudy langsung disambut positif oleh Gubernur Jambi, Al Haris, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Ia memastikan bahwa hasil rakor ini tidak berhenti di Balikpapan, melainkan akan dibawa langsung ke Presiden dan jajaran kementerian.
“Kita ingin Indonesia sentris, dan daerah penghasil juga mendapat bagian layak untuk menyejahterakan rakyatnya,“ ucap Al Haris.
Rakor tersebut ditutup dengan penandatanganan rekomendasi bersama oleh seluruh perwakilan provinsi penghasil minerba dan kehutanan. APPSI akan menjadi jembatan utama untuk menyampaikan dokumen tersebut ke pemerintah pusat.
Selain Gubernur Kaltim, acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta perwakilan dari Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara.
Langkah ini menandai babak baru dalam perjuangan fiskal daerah. Dengan suara yang lebih solid, para kepala daerah berharap keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam bukan lagi wacana, melainkan realitas. (*)
