Liputanborneo.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus membangun kolaborasi strategis dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove bersama Pemerintah Jerman, melalui kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan kerja sama tersebut mencakup sejumlah sektor penting seperti pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO dan RSPO, serta pengelolaan ekosistem mangrove.
“Pada 3 Juli 2025 dijadwalkan GIZ bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian LH Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Kaltim mengunjungi Desa Pela Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara melihat langsung Pesut Mahakam,” ujar Sri Wahyuni, Senin (21/7/2025), saat menerima Konsul Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Mr. Oliver Hoppe, di Kantor Gubernur Kaltim.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari penguatan kerja sama proyek GIZ-ProMangrovePeat, yang difokuskan untuk melindungi dan mengelola ekosistem gambut di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa pergantian pemerintahan tidak mengurangi komitmen kerja sama dengan GIZ.
“Bahkan salah satu misi dari Pak Gubernur Kaltim, bagaimana membangun desa, karena daerah-daerah ekosistem yang konservasi ini kan ada di wilayah pedesaan,” jelasnya.
Perwakilan Jerman juga menanyakan dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Sepaku terhadap Kalimantan Timur. Sri Wahyuni menanggapi, “Kita sampaikan pembangunan IKN sangat berdampak sekali secara ekonomi bagi Provinsi Kaltim.”
Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim memiliki sejumlah kebijakan untuk menyeimbangkan pembangunan dengan keberlanjutan lingkungan.
“Kita sampaikan semua, termasuk Peraturan Gubernur yang membatasi eksploitasi di kawasan yang merupakan daerah yang bernilai konservasi karbon tinggi, dan nilai itu tidak boleh dibabat. Salah satu kebijakan tersebut mungkin belum ada di tempat lain,” ujar Sri Wahyuni.
Kaltim menempatkan kerja sama dengan mitra internasional sebagai elemen penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan memperkuat posisi sebagai provinsi yang peduli lingkungan.
