Liputanborneo.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan akan mengambil langkah tegas terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap belum memberi kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, dalam tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar, Junadi, dan dihadiri Ketua DPRD Ahmad Yani, menjadi momentum penting bagi Pemkab untuk menegaskan komitmen optimalisasi PAD. Hampir seluruh fraksi DPRD Kukar menyoroti perlunya terobosan dalam mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pusat.
“Tugas kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar adalah mendorong peningkatan PAD. Selama ini PAD kita stagnan karena terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat, yang sangat dipengaruhi harga minyak dan batu bara,” tegas Rendi.
Ia menjelaskan bahwa Kukar memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian fiskal. Salah satunya melalui perbaikan kinerja Perseroda, Perusda, dan BUMD yang dikelola daerah. Namun, bila kinerja mereka tak kunjung membaik, evaluasi besar akan dilakukan.
“Jangan kaget kalau ke depan kami merevisi keberadaan Perseroda atau Perusda yang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD,” ujarnya.
Rendi juga membahas keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024. Ia memastikan dana tersebut akan dimanfaatkan maksimal untuk program prioritas di APBD 2025.
“Adanya SILPA ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam APBD 2025, untuk menekan kemiskinan, meningkatkan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.
Dengan strategi evaluasi BUMD dan pengelolaan SILPA secara terarah, Pemkab Kukar menargetkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pendapatan dari sektor tambang. (Adv)
***
Editor : Rachaddian (dion)
