Liputanborneo.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menetapkan koding dan kecerdasan artifisial (KA) atau artificial intelligence (AI) sebagai mata pelajaran (mapel) pilihan pada tahun ajaran 2025/2026. Penerapan mapel ini dilakukan di sekolah-sekolah yang dinilai siap mengadopsinya.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, kehadiran koding dan AI dalam pendidikan dasar dan menengah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kemampuan tersebut akan menjadi kebutuhan utama pada masa depan.
“Kalau kita membaca publikasi dari World Economic Forum, saya membaca pada bulan April 2025, menyebutkan bahwa ada 10 skill yang sangat diperlukan dan sangat diminati dunia usaha pada tahun 2030. Skill yang sangat diperlukan nomor 1 adalah kemampuan AI dan big data,” tutur Mu’ti dalam acara Peluncuran Nasional Program UOB My Digital Space bersama Ruangguru di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
Ia menilai penetapan koding-AI sebagai mapel pilihan sejalan dengan rekomendasi World Economic Forum (WEF). Menurutnya, penguasaan koding tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berpikir analitis dan keterampilan pemecahan masalah sebagai bagian dari soft skills.
“Ketika kita berbicara koding juga berkait dengan skill yang diperlukan, seperti analytical thinking dan kemampuan problem solving sebagai bagian dari soft skills yang memungkinkan kita melakukan transformasi dan melakukan berbagai macam improvisasi dan kreativitas yang berbasis teknologi,” urai Mu’ti.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa koding bukan sekadar keterampilan teknis sederhana. Melainkan tentang bagaimana peserta didik mampu menggunakan logika, analisis, pemikiran kritis, dan kreativitas sebagai bagian dari kompetensi diri yang akan sangat menentukan masa depan mereka.
Sejalan dengan kebijakan ini, Kemendikdasmen juga mendukung program UOB My Digital Space bersama Ruangguru yang membekali 90 ribu pelajar kemampuan berpikir kritis dan komputasional melalui pembelajaran koding-AI. Program ini berlangsung selama lima tahun, mencakup 500 sekolah setiap tahun di 38 provinsi Indonesia.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menyiapkan generasi muda menghadapi era digital dengan keterampilan yang relevan dan kompetitif. (*)
***
Sumber : detik.com
Editor : Rachaddian (dion)
