Liputanborneo.com, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kini mengambil langkah nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebuah Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah resmi dibentuk, melibatkan lintas instansi dan Forkopimda. Kehadiran Satgas ini diharapkan mampu memastikan warga dapat beraktivitas tanpa rasa was-was.
Pembentukan Satgas lahir dari rapat koordinasi di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kukar. Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Destianti, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat.
“Satgas ini dibentuk sebagai respons terhadap potensi gangguan ketertiban yang ditimbulkan oleh praktik premanisme maupun keberadaan ormas yang menyimpang dari ketentuan hukum,” ujarnya.
Rinda menilai ancaman dari ormas yang tidak taat aturan tidak bisa dianggap sepele. Gangguan keamanan bukan hanya mengurangi kenyamanan warga, tetapi juga dapat memengaruhi iklim investasi. Karena itu, struktur Satgas mengacu pada format nasional dengan empat bidang utama: pencegahan, komunikasi publik, intelijen, dan rehabilitasi.
Sebagai langkah perdana, Satgas akan melakukan sosialisasi kepada seluruh ormas, baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum.
“Ke depan, kami akan mengundang seluruh ormas… agar sejalan dengan tujuan pembentukan Satgas ini,” lanjutnya.
Berdasarkan data Kesbangpol Kukar, terdapat 129 ormas berbadan hukum dan dua ormas belum memiliki legalitas. Meskipun pemetaan wilayah rawan belum dilakukan, pendekatan mitigasi sosial menjadi prioritas awal.
Terkait sanksi, Rinda menegaskan pelanggaran administratif dapat berujung pada pencabutan izin, sedangkan pelanggaran pidana akan langsung ditindak oleh aparat hukum.
Dengan terbentuknya Satgas Terpadu, Pemkab Kukar optimistis dapat menjaga ketertiban umum, menciptakan lingkungan kondusif, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.. (*)
***
Sumber : kompas.tv
Editor : Rachaddian (dion)
