Liputanborneo.com, TENGGARONG – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama istri melakukan kunjungan silaturahmi ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kamis (15/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan menyusul polemik penempatan posisi duduk Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin, dalam sebuah kegiatan kenegaraan di Balikpapan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan itu menjadi langkah tabayun sekaligus ruang dialog antara pemerintah daerah dan Kesultanan.
Rudy Mas’ud disambut langsung oleh Sultan Aji Muhammad Arifin beserta keluarga Kesultanan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas pentingnya sinergi antara tata kelola pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat yang telah lama hidup di tengah masyarakat Kalimantan Timur. Polemik yang mencuat sebelumnya dinilai sebagai momentum evaluasi agar pelaksanaan kegiatan kenegaraan di daerah tetap menghormati kearifan lokal.
Isu ini sebelumnya mendapat perhatian serius dari Dewan Pimpinan Pusat Remaong Kutai Kartanegara (DPP RKM). Pada 14 Januari 2026, DPP RKM melayangkan surat somasi kepada Direksi Pertamina Balikpapan dan Gubernur Kaltim. Organisasi tersebut menilai penempatan Sultan di barisan belakang pejabat pemerintah sebagai bentuk kelalaian dalam memahami adat dan struktur kehormatan Kesultanan Kutai Kartanegara, yang memiliki posisi historis dan simbolik bagi masyarakat Kaltim.
Dalam surat somasi tersebut, RKM juga menegaskan bahwa klarifikasi secara tertulis maupun melalui media sosial tidak cukup. Mereka menuntut adanya itikad baik berupa pertemuan langsung dengan Sultan Kutai Kartanegara. Bahkan, RKM menyatakan siap melakukan aksi apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara serius oleh pihak terkait.
Saat pertemuan di Kedaton, Sultan Aji Muhammad Arifin menekankan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia mengingatkan bahwa insiden penempatan posisi duduk tersebut bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah pernah dialami dalam kegiatan kenegaraan sebelumnya. Meski permohonan maaf telah disampaikan oleh pihak-pihak terkait, Sultan menegaskan pentingnya menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bersama.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kedaton merupakan bentuk penghormatan sekaligus upaya memahami secara langsung penerapan protokol adat. Ia menegaskan bahwa arahan dari Kesultanan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan lembaga vertikal dan pemerintah pusat. Menurutnya, setiap kegiatan resmi di Kaltim harus dilaksanakan dengan menjunjung nilai, norma, serta kearifan lokal yang menjadi identitas daerah.
