Search

BPK RI Periksa Kukar: Evaluasi Sistem untuk Pengelolaan yang Lebih Baik

Rabu, 6 November 2024
Caption: Proses pemeriksaan menyeluruh di Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

liputanborneo.com, TENGGARONG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan pemeriksaan menyeluruh di Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Pemeriksaan ini bertujuan menilai kepatuhan pengelolaan anggaran sekaligus sebagai evaluasi untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan daerah.

Entry Meeting menjadi langkah awal dari serangkaian pemeriksaan yang melibatkan audit dengan tujuan tertentu dan investigatif. Nana Suryana, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Kaltim, menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan pendekatan penting untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan anggaran.

“Pendekatan pemeriksaan ini diharapkan akan memberi sinyal kuat bagi setiap pihak untuk menjaga kepatuhan pada regulasi. BPK ingin memastikan agar penggunaan anggaran publik ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Nana, Rabu (6/11/2024).

Sebagai salah satu daerah dengan anggaran terbesar di wilayah Kalimantan Timur, Kukar menjadi perhatian khusus untuk memastikan pengelolaan keuangan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan pemeriksaan ini, yang dinilai dapat membantu Pemkab Kukar dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.

Dirinya mengapresiasi BPK atas pemeriksaan ini, karena menurutnya, dapat menjadi katalis bagi perbaikan kualitas laporan keuangan Pemkab Kukar. Selain itu, sekaligus menjadi evaluasi yang penting untuk meningkatkan disiplin administrasi keuangan daerah.

Proses pemeriksaan ini juga memerlukan pendampingan yang baik dari jajaran Pemkab Kukar untuk memastikan kelancaran pemeriksaan. Sunggono menegaskan bahwa keterbukaan terhadap evaluasi ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan anggaran.

“Proses pendampingan ini penting agar tidak ada kendala dalam menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan, sekaligus menunjukkan bahwa Pemkab Kukar terbuka terhadap evaluasi,” jelasnya.

Melalui evaluasi ini, diharapkan tata kelola anggaran Pemkab Kukar semakin baik, mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Penulis : Dion

BERITA LAINNYA