Liputanborneo.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025 yang digelar di Aula Bappeda Kukar, Senin (2/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H Sunggono.
Dalam forum tersebut, Sunggono menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak semata-mata terletak pada anggaran. Lebih dari itu, tantangan utama ada pada bagaimana sistem birokrasi dijalankan secara profesional, efisien, dan adaptif.
“Tata kelola adalah titik sentral dalam membentuk kualitas pembangunan yang berkelanjutan. Kita perlu penguatan di berbagai sisi, mulai dari manajemen risiko, penggunaan teknologi informasi, hingga transparansi dalam pengadaan,” ujarnya.
Rakordal menjadi momentum untuk mendorong budaya evaluasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dijadikan alat refleksi untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Evaluasi berkala diyakini akan meningkatkan akuntabilitas serta mempercepat pencapaian target pembangunan.
Sunggono juga menyoroti pentingnya membangun sistem pengendalian internal secara menyeluruh di semua tingkatan organisasi. Ia mengingatkan bahwa pengendalian bukan hanya urusan pimpinan atau auditor internal, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) birokrasi juga menjadi sorotan. Pemkab Kukar menilai SDM yang andal dan berintegritas merupakan pilar penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang merata.
Dalam arahannya, Sekda meminta seluruh OPD untuk tidak hanya fokus pada pelaporan kegiatan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan hasil yang dicapai. “Pembangunan harus berbasis data, transparan, dan terukur,” tegasnya.
Dengan tata kelola yang baik, Pemkab Kukar berharap seluruh program strategis dapat terlaksana secara optimal dan membawa dampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen menuju pemerintahan daerah yang lebih modern dan profesional.
