Liputanborneo.com, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat arah pembangunan yang berorientasi pada efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat. Komitmen ini disampaikan secara tegas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Rakordal) Caturwulan I Tahun 2025, yang digelar di Aula Lantai I Kantor Bappeda Kukar.
Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanessa Vilna, dalam paparannya menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah mengambil langkah konkret menyesuaikan belanja daerah, khususnya melalui efisiensi anggaran perjalanan dinas. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengendalian anggaran pemerintah.
“Efisiensi ini bukan semata soal persentase, tetapi bagaimana belanja-belanja seperti perjalanan dinas dan pengadaan kendaraan dinas bisa ditekan, agar anggaran yang ada lebih maksimal digunakan untuk hal prioritas,” ujarnya.
Langkah pemangkasan tersebut mencapai 50 persen pada pos perjalanan dinas, sebagai bentuk nyata pengalihan anggaran menuju sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Selain itu, penghematan juga dilakukan pada pengadaan kendaraan dinas, yang selama ini menjadi salah satu beban rutin dalam APBD.
Di tengah upaya efisiensi, Pemkab Kukar juga menegaskan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional. Salah satunya adalah program Makanan Bergizi (MBG) yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemkab akan memfasilitasi pelaksanaan program ini dengan menyiapkan kebutuhan pendukungnya.
“Kami mendukung program MBG dengan menyediakan kebutuhan pendukungnya. Tapi untuk pengelolaan langsung, seperti dapur layanan gizi, itu tetap ditangani oleh BGN secara nasional,” tambahnya.
Tak hanya MBG, Kukar juga menyatakan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih, dua inisiatif yang masuk dalam daftar prioritas nasional. Namun, dari seluruh program strategis nasional yang diagendakan, masih terdapat sekitar 10 program yang belum bisa dijalankan lantaran menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat.
Rakordal Caturwulan I ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Kukar untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan searah dengan kebijakan pusat, namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.
“Kita terus bergerak sesuai arah pembangunan nasional, tetapi tetap mengutamakan kearifan lokal dan efektivitas anggaran. Kolaborasi pusat dan daerah menjadi kunci utama,” pungkas Syarifah.
Melalui pendekatan efisiensi, kolaborasi, dan prioritas terhadap program rakyat, Kukar berharap pembangunan daerah bisa lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv)
