Liputanborneo.com, Tenggarrong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menguatkan komitmen untuk menjadikan koperasi sebagai kekuatan utama dalam menciptakan keadilan ekonomi lokal. Hal ini ditegaskan dalam diskusi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Bupati Kukar Edi Damansyah, yang berlangsung Selasa (10/6/2025). Dalam forum strategis tersebut, Koperasi Merah Putih (KMP) menjadi sorotan utama.
Bupati Edi menegaskan bahwa koperasi tidak boleh lagi dikelola sekadar sebagai formalitas administratif. Ia menekankan bahwa kelembagaan koperasi harus dibangun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta visi jangka panjang untuk menyejahterakan masyarakat.
“Koperasi bukan proyek, ini entitas sosial ekonomi. Harus profesional, harus transparan,” tegas Edi.
Edi juga menyoroti minimnya capaian koperasi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ia menilai bahwa banyak pengurus koperasi belum memahami fungsi strategis koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan sekadar wadah iuran atau simpan pinjam.
“Kalau seperti ini terus, koperasi hanya akan jadi organisasi pelengkap, bukan solusi,” tambahnya.
Pertemuan tersebut dihadiri berbagai kepala OPD, seperti DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, BPKAD, dan para camat. Hasil diskusi menyepakati perlunya struktur pendampingan dan supervisi yang lebih terkoordinasi antar instansi agar koperasi tidak berjalan sendiri tanpa arah jelas.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa langkah awal reformasi koperasi akan dimulai dari pemetaan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia (SDM) koperasi.
“Kita akan mapping dulu, koperasi mana yang memang layak dibina dan dikembangkan, bukan asal eksis,” ujar Arianto.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kukar, Ida Bagus Sidharta, menyampaikan bahwa pendekatan pembinaan ke depan akan bersifat tematik. Koperasi akan dikelompokkan sesuai potensi dan jenis usaha, agar program pembinaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita tidak bisa lagi pakai pendekatan umum. Harus tailor-made sesuai kondisi masing-masing koperasi,” jelas Ida.
Diskusi ini menjadi pijakan awal untuk merancang ulang sistem koperasi di Kukar, dengan orientasi pada keadilan ekonomi dan partisipasi masyarakat. Pemkab Kukar ingin agar koperasi bukan hanya bertahan, tetapi mampu menjadi motor ekonomi alternatif yang inklusif dan berdaya saing. (Adv/DiskominfoKukar)
