Liputanborneo.com, SAMARINDA – Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki babak baru. Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030 oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam sebuah prosesi khidmat di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (23/6/2025).
Pelantikan ini menjadi penutup dari proses panjang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar yang terjadi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi calon petahana, Edi Damansyah. Aulia–Rendi keluar sebagai pemenang dengan 209.905 suara dari 374.371 suara sah pada PSU 19 April lalu.
Proses demokrasi ini mendapat apresiasi karena berlangsung damai. Para pesaing seperti Dendi Suryadi menyampaikan sikap legawa dan ajakan bersatu. Ketua tim suksesnya, Marwan, juga memastikan tidak ada gugatan hukum. Kandidat lain, Awang Ya’coub Luthman, turut menyampaikan ucapan selamat. Bahkan, Edi Damansyah memilih mengakhiri masa jabatannya dengan tenang dan penuh tanggung jawab.
Pelantikan langsung dilaksanakan setelah keluarnya SK dari Mendagri pada Minggu malam. Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kukar ini strategis. Luas wilayah, sejarah sebagai kerajaan tertua, dan kekayaan sumber daya alam membuat Kukar sangat penting dalam pembangunan provinsi. Maka dibutuhkan terobosan-terobosan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan peran organisasi pemberdayaan seperti PKK, Dekranasda, Posyandu, dan Bunda PAUD agar dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor.
Bupati Aulia menegaskan bahwa tidak ada program 100 hari, karena pemerintahannya langsung tancap gas menjalankan agenda prioritas.
“Langsung kita gas kerja apa yang dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.
Beberapa program prioritas mencakup peningkatan jumlah nelayan produktif hingga 100 ribu orang dan pelayanan kesehatan berbasis KTP. Ia menekankan bahwa program ini tidak perlu menunggu RPJMD baru, karena masih mengacu pada RPJPD yang berlaku.
Menanggapi isu infrastruktur, Aulia menegaskan bahwa pemetaan jalan sudah tersedia, dan fokus kini adalah skala prioritas agar pembangunan lebih tepat sasaran.
“Kami komitmen menuntaskan PR besar ini,” ujarnya.
Pelantikan Aulia–Rendi bukan hanya simbol kemenangan demokrasi, tetapi juga harapan baru akan kepemimpinan yang responsif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat Kukar secara nyata.
