Liputanborneo.com, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan bahwa pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 akan menjadi salah satu prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III DPRD Kukar pada Selasa, 1 Juli 2025.
Dalam forum tersebut, Rendi memberikan apresiasi terhadap pandangan umum dari Fraksi Golkar dan Fraksi PKB-PKS, yang memberikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis Pemkab Kukar dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.
“Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Golkar, Pemerintah Daerah menyampaikan penghargaan yang tinggi atas komitmennya dalam mendukung program-program pemerintah. Adanya SILPA akan dimanfaatkan secara optimal untuk merealisasikan visi dan misi daerah dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Rendi.
Ia menekankan pentingnya perbaikan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan daerah yang belum berjalan optimal pada tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemkab Kukar akan memperkuat sistem pengawasan dan memperbesar peran APIP dalam menjaga kualitas belanja daerah.
Sementara itu, menjawab Pemandangan Umum Fraksi PKB–PKS, Rendi menjelaskan bahwa tingginya angka SILPA pada 2024 tak semata disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran. Menurutnya, sejumlah faktor teknis dari pemerintah pusat turut berperan.
“Sebagian besar kegiatan dari pusat baru dialokasikan menjelang akhir tahun, sehingga waktunya tidak cukup untuk pelaksanaan maksimal. Selain itu, perubahan mekanisme transfer dana seperti dana kurang bayar atau dana reguler juga turut memengaruhi besarnya SILPA 2024,” jelasnya.
Rendi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengarahkan penggunaan SILPA ke sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan.
“Pemanfaatan SILPA akan diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tutup Rendi.
Optimalisasi SILPA ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kukar menunjukkan keseriusannya dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
